Pemerintahan
Airin Rachmi Diany: Tangsel Berkomitmen Majukan Koperasi dan UKM
Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tangsel sedang berupaya melaksanakan visi memajukan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk meningkatkan perekonomian di Kota Tangsel.
“Pemerintah Daerah memegang komitmen untuk memajukan koperasi. Kami memiliki visi, koperasi dan pelaku UKM harus dapat memegang peran yang signifikan dalam perekonomian”, demikian disampaikan Airin dalam Apel Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan peringatan hari Koperasi Nasional ke -70 di Lapangan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Senin (17/7/2017).
Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tangsel sedang berupaya melaksanakan visi memajukan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk meningkatkan perekonomian di Kota Tangsel.
“Pemerintah Daerah memegang komitmen untuk memajukan koperasi. Kami memiliki visi, koperasi dan pelaku UKM harus dapat memegang peran yang signifikan dalam perekonomian”, demikian disampaikan Airin dalam Apel Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan peringatan hari Koperasi Nasional ke -70 di Lapangan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Senin (17/7/2017).
Airin menjelaskan bahwa program yang telah diambil oleh pemerintah dalam memajukan koperasi dan UKM adalah pensertifikasian tanah secara gratis dalam mendukung permodalan, memfasilitasi pembuatan akta pendirian badan hukum koperasi bagi masyarakat yang mendirikan koperasi, pemberian bantuan peralatan dalam mendukung sisi manajemen produksi dan fasilitas serta program kemitraan pelaku usaha koperasi/UKM. Dari beberapa program yang tersebut, Airin berharap para pelaku ekonomi termasuk koperasi dan UKM yang ada di Kota Tangsel dapat semakin besar dan bersaing ketingkat internasional.
Terkait dengan perencanaan anggaran untuk tahun 2018, Airin juga meminta kepada seluruh jajaran OPD untuk dapat bekerja dengan tuntas dan direncanakan dengan matang tanpa ditunda.
“Saya meminta kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dengan perencanaan anggaran tahun 2018, usulan yang sudah direncanakan harus diperhitungkan dengan baik sesuai dengan tupoksi, besaran anggaran dan juga kemampuan OPD,” ujarnya.
Airin melihat masih ada usulan anggaran yang tidak sesuai dengan tupoksi OPD. Selain itu, Airin melanjutkan bahwa dirinya masih melihat beberapa unit kerja yang banyak “menganggur” dan suka menunda-nunda pekerjaan. Oleh karena itu, Airin meminta kepada pejabat struktural untuk melakukan pengawasan dan memberikan tindakan sesuai dengan ketentuan. (fid)