Oleh: Kang Utay

Sejarah mencatat para pemimpin yang berprilaku terpuji. Mereka mengedepankan kejujuran dalam menunaikan amanah yang diberikan oleh rakyat. Nabi Muhammad menjadi simpul paling kentara dalam etika memimpin. Sampai mengatakan “jika fatimah yang mencuri, maka aku sendiri yang memotong tangannya”.

Nabi Muhammad memegang asas kesetaraan hukum, tidak terkecuali keluarga. Jika keluarga dijamin sama di mata hukum, maka masyarakat sendiri sudah merasa aman akan kepemimpinannya. Bisa terlihat dalam lembaran sejarah, Muhammad menjadi sumber inspirasi sekaligus motivasi untuk memegang teguh amanah kepemimpinan.

Para Khalifah sepeninggal nabi juga dikenal mau menderita untuk melakukan tugas berat menyejahterakan rakyatnya. Terutama menjaga setiap distribusi biaya pemerintahan untuk semua kepentingan masyarakat. Banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan berujung pada kesediaan untuk berbenah diri, sampai akhirnya dengan sukarela mengundurkan diri.

Sikap ksatria mereka, sedianya menjadi contoh agar tercipta sebuah tatanan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, untuk menyelematkan aset umat. Kalau tidak mampu menyelami pola kepemimpinan para pendahulu, kemana lagi kita mencari contoh ideal.

Jika kita lihat fenomena terakhir di tanah air, kita patut merenung seraya bertanya. Apakah sudah terlihat konsistensi pada nilai-nilai kepemimpinan para pendahulu tersebut?. Terutama dalam menjalankan amanah dan menyamakan di depan hukum, meski untuk keluarga sendiri.

Pasca penetapan tersangka beberapa pejabat negara, kita prihatin sikap ksatria tak kunjung datang. Kita memang tidak boleh menentukan vonis sebelum lembaga peradilan memutuskan. Apakah masih etis untuk terus menggenggam amanah kepemimpinan. Secara hukum memang belum bisa diputuskan statusnya, tapi secara etika kepemimpinan sikap yang tidak peduli atas penetapan tersangka sesuatu yang patut disayangkan.

Pandangan untuk menontaktifkan diri bagi pejabat negara yang kena status tersangka sudah menjadi diskusi lama di negeri ini. Para pakar politik hampir sepakat, kesediaan menontaktifkan diri lebih untuk memberikan ruang bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Sekaligus memberikan garansi moral kepada masyarakat akan pentingnya integritas seorang pemimpin.

Kepemimpinan harus ditopang oleh nilai-nilai keteladanan. Jika setiap pemimpin menjalankan sikap yang legowo dalam menghadapi tuntutan hukum, akan tercipta sebuah energi baru. Yaitu sebuah harapan masyarakat akan mahalnya harga kejujuran dan kesamaan di mata hukum.

Secara tesirat ditemukan dalam kearifan politik Ibnu Taimiyyah; ulama besar semasa Islam mulai diuji oleh banyak peristiwa politik. Beliau mengatakan; raiyyatul imam manutun bilmashlahah, bahwa kewajiban bagi seorang  pemimpin adalah memegang teguh kemaslahatan umat. Pemimpin bukan lahir dari ego pribadi akan enaknya kursi kekuasaan dan gelimang harta. Tapi hanya penderitaan sesaat untuk mengantarkan umat pada kualitas hidup yang bermanfaat.

Islam mengajarkan kepemimpinan sebagai cara bukan tujuan. Konsep ini jauh sebelum para pakar politik di Barat menetapkan asas demokrasi dalam menata kehidupan politik. Dan jauh lebih maju dibandingkan dengan asas kesamaan di mata hukum yang sekarang banyak kita temukan di berita-berita, terkait banyak kasus korupsi.

Keinginan berlebihan untuk terus  menjabat adalah buah pandangan keliru sekaligus mereduksi makna suci memimpin. Banyak sebab pemimpin dalam sejarah Islam, diminta menjabat karena kualitas dirinya. Bukan karena keinginan pribadi dengan segala bentuk pencitraannya. Karena merasa diminta oleh ummat, maka kala ummat merasa tidak percaya lagi, mereka mengundurkan diri dengan sukarela.

Ada baiknya kita melirik pada pengunduran diri Dirut PLN Nurpamuji pada menteri BUMN Dahlan Iskan. Sang Dirut merasa dirinya harus mengembalikan amanah sebelum terjadi peristiwa lebih besar dibandinkan dengan yang disalahgunakan oleh stafnya. Sang Dirut  menanggalkan kekuasan demi kemaslahan masyarakat. Jangan sampai ulah merugikan itu menjadikan masyarakat tidak percaya pada PLN.

Ketauladanan para pemimpin banyak juga dipraktikkan oleh para pemimpin negeri sakura. Padahal kita kenal mayoritas menyembah matahari. Mereka sangat percaya ketauladanan para pemimpin akan memperkokoh bangunan kebangsaan. Sebuah negeri yang tidak lebih luas dari provinsi Banten, tapi ketauladan para pemimpinnya telah menjadikan Jepang sebagai negera adidaya. Miskin sumber daya alam tapi kemakmuran rakyat terus terjaga.

Negara kita mayoritas muslim dengan ritual kegamaan begitu meriah. Tapi garis kenaikan menyalahgunakan kekuasaan melambung tinggi. Berlimpah sumber daya alam, manusia dan tata nilai, tapi kering dari kosakata ketauladanan. Besar secara kuantitas dengan kualitas insani yang sangat memprihatinkan. Kalau tidak berani mulai saat ini, akan jauh tertinggal jauh dari bangsa lain.

Kita tidak ingin negara ini bangkrut dengan ulah para pemimpin yang silau dengan kekuasaan. Kala kekuasaan itu sudah terasa tidak diperkenankan lagi oleh ummatnya, terus dipertahankan dengan retorika kekuasaannya. Baik bersembunyi di balik asas praduga tidak bersalah, maupun secara telanjang mengatakan ada jalur demokrasi yang telah memenangkan dirinya. Bahkan tidak sedikit melindungi diri dengan cara tidak terpuji.

Bangsa ini merupakan titipan anak ibu pertiwi, bukan dianggap sebagai warisan. Menjadikan kekuasaan seperti sebuah aset kekuasaan, akan dipertahankan dengan cara-cara tidak mengindahkan kemaslahatan umat. Dan selalu saja mengatakan alasan hukum yang sampai detik belum bisa menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Saatnya kita berbedah di tengah ujian karena ulah segelintir pemimpin. Kita harus mampu menghargai itikad baik menggunakan kekuasaan untuk sebesar-besarnya kepercayaan masyarakat. Sekaligus bersama melahirkan kesejahteraan umat yang selama ini belum kita rasakan.***

(Artikel Kang Utay Vol.2)