Pemerintahan

DPMPPPAKB Tangsel Gelar GFP Untuk Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMPPPAKB) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar kegiatan penguatan Gender Focal Point (GFP) di Serpong, Jumat (10/3/2017). Hal ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan strategi pengarustamaan gender di seluruh kegiatan di bidang pembangunan Kota Tangsel,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMPPPAKB) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar kegiatan penguatan Gender Focal Point (GFP) di Serpong, Jumat (10/3/2017). Hal ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan strategi Pengarustamaan Gender (PUG) di seluruh kegiatan di bidang pembangunan Kota Tangsel.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PMPPPAKB Tangsel, Khairati, mengatakan bahwa kegiatan penguatan GFP sangat penting dalam keberhasilan program PUG di instansi pemerintah.

“Harapannya dengan pelaksanaan ini dapat menghasilkan output yang baik dan efektif, terutama focal point yang telah ditentukan. Responsif gender dalam kegiatan pelayanan dapat dimplementasikan yang memberikan manfaat bagi tindak lanjut PUG,” kata Khairati.

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, menjelaskan bahwa gender mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari sosial dan budaya masyarakat. PUG merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara perspektif gender dalam proses pembangunan.

Advertisement

“Adanya pengarustamaan gender dapat mengurangi kesenjangan dan mencapai kesetaraan gender,” ujar Benyamin.

Benyamin Davnie menambahkan, PUG adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan disemua tahap proses pembangunan.

“Focal Point PUG adalah aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk pengarustamaan gender di unit kerja masing-masing. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, masih perlu  dilakukan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan responsif gender,” ungkapnya.

Wakil walikota di akhir pemaparannya berharap dengan seluruh hasil kegiatan tersebut dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahaan yang ada di Kota Tangsel. (pr/fid)

Advertisement

Populer

View Non AMP Version
Exit mobile version