Nasional
Ini yang Dibahas dalam Rakernas XII Apeksi 2017 di Kota Malang
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (Apeksi), Airin Rachmi Diany, mengatakan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Apeksi tahun 2017 memilih tema “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Pembangunan Nasional”.
Airin yang juga Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) itu menjelaskan bahwa dalam Rakernas Apeksi yang berlangsung hingga 20 Juli 2017 juga membahas tentang topik strategis dan aktual lainnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu total manajemen ekonomi dan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dan swasta.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (Apeksi), Airin Rachmi Diany, mengatakan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Apeksi tahun 2017 memilih tema “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Pembangunan Nasional”.
“Tema ini penting untuk diangkat, sehingga para Walikota dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan memperoleh penjelasan kebijakan nasional pemerintah pusat tentang tata laksana perlindungan hukum kepada para penyelenggara pemerintah daerah,” kata Airin, di sela-sela pembukaan Rakernas XII Apeksi tahun 2017 di Savana Hotel & Convention, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, (19/7/2017).
Airin yang juga Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) itu menjelaskan bahwa dalam Rakernas Apeksi yang berlangsung hingga 20 Juli 2017 juga membahas tentang topik strategis dan aktual lainnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu total manajemen ekonomi dan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dan swasta.
Baca juga:
- Rakernas Apeksi 2017 Angkat Tema Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintah Daerah
- Jadwal Rakernas Apeksi 2017
- Mendagri Tjahjo Kumolo Resmi Buka Rakernas XII Apeksi 2017
“Dua hal ini menjadi sangat penting karena terkait erat dengan upaya pemerintah daerah mencari solusi dalam pengembangan proses pembangunan daerah,” ujarnya. (fid)