Nasional
Ini yang Dilaporkan Airin Rachmi Diany Selaku Ketua Apeksi kepada Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno melanjutkan pertemuan dengan sejumlah wali kota, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7) siang.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKS) Airin Racmi Diany dalam laporannya menyampaikan sekitar 31 wali kota yang hadir dalam pertemuan tersebut, bahwa pada sesi pertama yang digelar Senin (23/7) pagi telah dibahas sejumlah hal mulai dari Dana Kelurahan dan juga dana alokasi untuk infrastruktur sekitar Rp100 miliar.
Selain itu, lanjut Airin, juga permasalahan untuk kenaikan penghasilan kepala daerah dan juga dana pemeliharaan jalan nasional provinsi di kota masing-masing agar bisa ikut untuk melakukan pemeliharaan jalan.
“Dan hasil tindak lanjut MoU antara Kejaksaan, Kemendagri, dan Kepolisian, serta peningkatan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk percepatan proses pembangunan di daerah masing-masing, serta penambahan kuota CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan penyelesaian (honorer) kategori 2,” kata Airin.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno melanjutkan pertemuan dengan sejumlah wali kota, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7) siang.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKS) Airin Racmi Diany dalam laporannya menyampaikan sekitar 31 wali kota yang hadir dalam pertemuan tersebut, bahwa pada sesi pertama yang digelar Senin (23/7) pagi telah dibahas sejumlah hal mulai dari Dana Kelurahan dan juga dana alokasi untuk infrastruktur sekitar Rp100 miliar.
Selain itu, lanjut Airin, juga permasalahan untuk kenaikan penghasilan kepala daerah dan juga dana pemeliharaan jalan nasional provinsi di kota masing-masing agar bisa ikut untuk melakukan pemeliharaan jalan.
“Dan hasil tindak lanjut MoU antara Kejaksaan, Kemendagri, dan Kepolisian, serta peningkatan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk percepatan proses pembangunan di daerah masing-masing, serta penambahan kuota CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan penyelesaian (honorer) kategori 2,” kata Airin. (sk/fid)