Komisi V DPRD Banten menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten di ruang rapat Komisi V DPRD Banten pada, Rabu (02/02/2022).

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh koordinator komisi V Barhum HS,S.IP, Dr.Yeremia Mendrofa,ST.,MM.,MBA selaku ketua komisi V, H.Fitron Nur Ikhsan,M.Sc selaku wakil ketua komisi V, H.Dede Rohana Putra,SE.,M.Si selaku sekretaris komisi V dan dihadiri oleh anggota komisi V yaitu H.Anda Suhanda,SE, H.Sopwan,SH.,MH, Dr.Hj.Shinta Wisnu Wardhani, H.Iskandar,S.Ag.,M.Sos serta jajaran anggota komisi V lainnya.

Dalam kesempatan ini, H.Tabrani,M.Pd selaku kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten memaparkan mengenai anggaran dan realisasi belanja per-program tahun 2021. Selanjutnya, Tabrani juga mengatakan bahwa Dinas Pendidikan memiliki program yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 7 program, 61 kegiatan dan 171 sub kegiatan.

Lebih lanjut, Dinas Pendidikan Provinsi Banten juga memiliki program prioritas di tahun 2022 yaitu program berbasis kompetensi dan uji kompetensi sebanyak 544 orang dengan 15 kejuruan pada UPTD latihan kerja-serpong, kegiatan pelatihan berbasis masyarakat sebanyak 656 orang, perekrutan calon tenaga kerja dengan target 2.500 orang.

“Dan terakhir yaitu penyerahan penghargaan zero accident dan P2K3” tambahnya.

Selain Dinas Pendidikan, ditempat yang sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga memaparkan mengenai pagu anggaran perubahan tahun anggaran 2021 beserta laporan realisasi anggaran kegiatan. Tak hanya itu, Enong Suhaeti selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga mengatakan bahwaDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki sasaran program dan kegiatan di Provinsi Banten yaitu di desa tertinggal.

Namun beliau mengatakan bahwa ada beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain alokasi dana APBD dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa setiap tahunnya mengalami peningkatan namun anggaran program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung masih belum optimal.

“Kemudian belum sepenuhnya OPD terkait baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan sinergis dan optimal” jelasnya

Menanggapi pernyataan dari masing-masing Kepala Dinas tersebut, Dede Rohana mengatakan bahwa Dinas Pendidikan harus lebih detail lagi dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, beliau juga berharap selanjutnya dapat dilakukan evaluasi terhadap tenaga pendidik minimal pertriwulan.

“Evaluasi ini nantinya akan berguna untuk meningkatkan produktifitas mereka” jelasnya

Selanjutnya, menanggapi dari dinas pemberdayaan masyarakat desa, Dede Rohana juga mengatakan bahwa kurang maksimalnya program yang dipaparkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga perlu studi komparatif lagi untuk meninjau lebih jauh dan dirinya memberikan contoh program yang sudah dijalankan oleh Jawa Barat.