Sekretaris Fraksi Partai Golkar Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Muhammad Aziz menegaskan, pengamat tidak boleh serampangan dalam menilai kinerja pemerintahan Kota Tangsel, selain itu tolak ukur yang digunakan pengamat pun harus jelas. Muhammad Aziz menilai pernyataan dan argumen pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak  keliru dan bertolak belakang.

Sebelumnya, Zaki Mubarak mengatakan bahwa pembangunan Kota Tangsel dibawah kepemimpinan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie masih banyak yang belum terealisasi. Zaki Mubarak mencontohkan seperti revitalisasi pasar tradisional yang belum selesai proses penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang ke Pemerintah Kota Tangsel, lalu perbaikan bidang kesehatan dan pendidikan serta peningkatan mutunya yang belum terlihat, juga penciptaan good governance yang masih menjadi pekerjaan rumah utama bagi Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie. ‎Di samping itu, Zaki juga menilai kasus-kasus korupsi di Tangsel yang melibatkan beberapa pejabat pun juga masih ada. Belum lagi banyaknya praktik pungutan liar di dinas kesehatan, pendidikan, atau perizinan yang tentunya meresahkan masyarakat.

“Zaki keliru dalam memaparkan penilaiannya soal pasar Ciputat, pernyataan dan argumennya bertolak belakang. Padahal dalam argumennya, ia mengakui kalau pasar Ciputat itu masih belum selesai proses penyerahannya dari Kabupaten Tangerang ke Kota Tangsel. Contoh lain yang dikemukakan Zaki, soal perbaikan bidang kesehatan dan pendidikan serta peningkatan mutunya yang dianggap belum terlihat juga tidak ditunjang dengan data atau fakta yang menyandarkan argumennya itu” kata Azis dalam keterangannya, Rabu, (12/8).

Terkait pelayanan kesehatan, Aziz menerangkan, beberapa hari lalu ada peletakan batu pertama pembangunan tiga Puskesmas baru di Kota Tangsel di tiga lokasi yaitu di Pondok Cabe Ilir, Bambu Apus dan Lengkong Wetan.

“Tiga Puskesmas yang dibangun demi melengkapi Puskesmas yang sudah ada di wilayah Kota Tangsel. Sebelumnya, Kota Tangsel sudah memiliki 26 puskesmas, 21 diantaranya sudah melayani pasien rawat inap, dan banyak lagi prestasi yang sudah dilakukan  Walikota Airin untuk membangun Kota Tangsel,” tambah Azis.

Oleh karena itu, Aziz berpesan, untuk mengukur berhasil tidaknya pembangunan di Kota Tangsel, pengamat tidak boleh serampangan dan tolak ukurnya harus jelas.

“Acuan yang dapat digunakan untuk menilai Airin dan Benyamin  berhasil dalam merealisasikan Visi dan Misi yang disampaikan keduanya dalam Pilkada tahun 2010 itu kini tertuang dalam konsep RPJMD, jadi kalau menilai gagal atau tidak lihat RPJMD atau fakta di lapangan yang merupakan realisasi dari  RPJMD tersebut, menurut saya semua berjalan dengan baik,”  beber Aziz yang juga legislator dari Dapil Ciputat Timur ini.

Sementara itu, terkait dengan penilaian Zaki soal penciptaan good governance yang masih tak  terlihat dan menjadi pekerjaan rumah utama Walikota dan Wakil Walikota Tangsel saat ini, Azis mengatakan pernyataan Zaki tidak benar. Berbagai upaya untuk menciptakan Good good governance itu ada, buktinya berbagai kebijakan yang dibuat Airin dan Benyamin dalam memperpendek jalur birokrasi dalam berbagai hal telah dilakukan, diantaranya dengan pelayanan perizinan satu atap, izin online “one day clear”, Musrenbang online, SIMRAL  dan lain-lain.

Hal lain terkait Good  Governance, lanjut Muhammad Aziz, adalah keinginan kuat dari Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie untuk pencegahan korupsi di birokrasi dengan menerima ajakan kerjasama (MOU) dengan KPK dalam meningkatkan integritas aparatur permerintahan yang meliputi integritas eksternal yang teridiri dari indeks korupsi, indeks transparansi, dan indeks akuntabilitas. Sedangkan integritas internal terdiri atas dua bagian yaitu integritas budaya dan integritas kerja. (kts)