Kabartangsel.com, SURABAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian serius terkait bencana alam. Bahkan kepala daerah hingga pejabat kepolisian dan TNI diinstruksikan untuk turun langsung melakukan penanganan dampak bencana.

“Kalau ada kejadian bencana, gubernur akan menjadi komandan satgas daruratnya. Pangdam dan kapolda yang menjadi wakil untuk membantu gubernur,” kata Jokowi di Surabaya, Sabtu (2/2).

Jokowi tidak menjelaskan bagaimana gubernur harus mengonsolidasi lebih dari satu instansi saat menangani bencana. Yang jelas, Jokowi tidak ingin ada gubernur yang selalu minta tolong ke pemerintah pusat.

Gubernur harus berusaha maksimal memanfaatkan sumber daya yang ada. Terutama untuk menangani para korban bencana. Mulai sumber daya dari polda, kodam, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD).

“Kodam, polda, dan BPD daerah yang di gerakkan terlebuh dahulu sebelum penanganan dari pihak luar masuk. Jangan sedikit-sedikit naik ke pusat. Kami harus tahu,” tandas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan pemerintah daerah agar membuat sistem peringatan bencana. Para pakar dan akademisi di bidang bencana diharakan terlibat dalam sistem tersebut. Misalnya, memberikan rekomendasi terkait pembangunan yang tahan bencana.

“Pembangungan terpadu berbasis rekomendasi pakar. Juga sistem peringatan dini yang terpadu. Daerah harus mulai bangun itu. Nasional juga akan dikerjakan,” tukas Jokowi.

(JPC)

Source