Pemerintahan

Indeks Kondisi Keuangan Daerah Kota Tangsel Terbaik di Jawa

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendapat penghargaan Kategori Terbaik Pertama Indeks Kondisi Keuangan Daerah Regional Jawa dari Magister Akutansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM). Penghargaan kepada Pemerintah Kota Tangsel tersebut diserahkan langsung kepada Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany dalam acara Seminar Nasional di Gedung Grha Sabha Pramana UGM, Kamis(7/9/2017).

Seminar Nasional tersebut merupakan rangkaian Dies Natalis Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang ke-62 dan Dies Natalis Magister Akutansi yang ke-15 dengan tema “Pengelola Keuangan Daerah: Dari WTP Menuju Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Transparan” yang didukung langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.

YOGYAKARTA, kabartangsel.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendapat penghargaan Kategori Terbaik Pertama Indeks Kondisi Keuangan Daerah Regional Jawa dari Magister Akutansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM). Penghargaan kepada Pemerintah Kota Tangsel tersebut diserahkan langsung kepada Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany dalam acara Seminar Nasional di Gedung Grha Sabha Pramana UGM, Kamis (7/9/2017).

Seminar Nasional tersebut merupakan rangkaian Dies Natalis Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang ke-62 dan Dies Natalis Magister Akutansi yang ke-15 dengan tema “Pengelola Keuangan Daerah: Dari WTP Menuju Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Transparan” yang didukung langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Eko Suwardi, mengatakan bahwa acara ini merupakan acara yang dilakukan setiap tahun berdasarkan hasil penelitian para dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Departemen Akuntansi FEB UGM tentang kondisi keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Untuk kali ini, ada 81 pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan.

“Hasil penelitian ini dinilai perlu untuk disebarluaskan kepada para pengampu kepentingan (stakeholders) yakni pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat sehingga kondisi dan transparansi keuangan daerah menjadi lebih optimal dari tahun ketahun, yaitu dengan menciptakan kondisi keuangan ang sehat yang tidak hanya berorientasi mendapatkan opini WTP, namun juga memperhatikan substansi pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan,” tutup Eko. (*/fid)

Advertisement

Populer

View Non AMP Version
Exit mobile version