Memudarnya dominasi Amerika Serikat dalam sistem dunia menjadi sorotan serius dalam diskusi geopolitik yang digelar Forum Arus Dunia bersama Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2026). Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa hegemoni Amerika Serikat tidak lagi berada pada puncaknya dan kini bergerak menuju tatanan dunia multipolar.

Ketua Umum GKB-NU Hery Haryanto Azumi, yang menjadi narasumber tunggal diskusi, menilai bahwa kemunduran hegemoni Amerika Serikat merupakan proses historis yang hampir tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible). Menurutnya, dominasi global Washington saat ini terjebak dalam berbagai kontradiksi internal yang secara perlahan menggerogoti fondasi kepemimpinannya.

“Hegemoni Amerika tidak hilang sepenuhnya, tetapi sedang mengalami penurunan dan akan bertransformasi dalam sistem multipolar, di mana beberapa kekuatan global baru akan hadir berdampingan,” ujar Hery.

Dari Puncak Hegemoni ke Fase Penurunan

Hery menjelaskan bahwa dominasi Amerika Serikat mencapai puncaknya setelah Perang Dunia II. Saat banyak negara besar mengalami kehancuran ekonomi dan industri akibat perang, Amerika muncul sebagai satu-satunya kekuatan dengan kapasitas ekonomi dan industri yang relatif utuh.

Keunggulan tersebut menjadikan Amerika sebagai aktor utama dalam pembentukan tatanan dunia baru pasca Konferensi Yalta 1945, bersama Uni Soviet. Dalam pembagian pengaruh global saat itu, Uni Soviet menguasai sekitar sepertiga dunia, sementara wilayah lainnya berada di bawah pengaruh Amerika Serikat.

Dalam kerangka tersebut, Amerika meluncurkan Marshall Plan, program rekonstruksi besar-besaran untuk memulihkan ekonomi 16 negara Eropa Barat. Kebijakan serupa juga diterapkan di Asia Timur, termasuk Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.

Menurut Hery, sejak akhir Perang Dunia II, geopolitik global telah melewati tiga fase utama.

Pertama, periode 1945–1970, ketika Amerika Serikat berada pada puncak hegemoni global.

Kedua, fase 1970–2001, ketika dominasi tersebut mulai melemah dan Washington berupaya menunda dampak penurunan pengaruhnya.

Ketiga, sejak 2001 hingga sekarang, ketika Amerika mencoba memulihkan posisinya melalui kebijakan yang cenderung unilateral, namun justru mempercepat erosi kepemimpinannya di panggung dunia.

“Kebiasaan bertindak unilateral membuat Amerika semakin terisolasi dan kehilangan peluang besar untuk memimpin dunia secara kolaboratif setelah runtuhnya Uni Soviet,” kata Hery, yang juga mantan Ketua Umum PMII.

Global Chaos dan Kebangkitan Tiongkok

Dalam diskusi tersebut juga disoroti perubahan peta kekuatan global setelah tragedi 9/11 pada 2001. Amerika Serikat kemudian meluncurkan Global War on Terrorism (GWOT) yang memicu berbagai intervensi militer dan perubahan rezim di sejumlah kawasan, mulai dari Timur Tengah hingga Afrika Utara.

Menurut Hery, fokus Washington pada agenda keamanan global membuka ruang bagi kebangkitan kekuatan lain, terutama Tiongkok.

Momentum penting kebangkitan Beijing terjadi ketika Tiongkok resmi bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada 11 Desember 2001. Sejak saat itu, negeri tersebut perlahan memperluas pengaruh ekonomi dan geopolitiknya secara global.

Hery merujuk pada buku The Hundred-Year Marathon karya mantan pejabat pertahanan Amerika, Michael Pillsbury, yang menjelaskan strategi jangka panjang Tiongkok untuk menyaingi dominasi Amerika melalui langkah bertahap lintas generasi.

“Fenomena naik dan turunnya kekuatan besar adalah hukum sejarah. Tidak ada hegemoni yang bersifat permanen,” ujarnya.

Namun demikian, Hery menilai kebangkitan Tiongkok tidak serta-merta menjamin lahirnya hegemon baru yang sepenuhnya menggantikan Amerika. Menurutnya, dunia saat ini sedang memasuki fase transisi yang kompleks antara hegemoni lama dan kemungkinan munculnya konfigurasi kekuatan baru.

Peluang Indonesia di Tengah Transisi Global

Dalam konteks perubahan global tersebut, Hery menilai Indonesia memiliki peluang strategis sebagai middle power untuk memainkan peran lebih besar dalam membentuk tatanan dunia baru.

Menurutnya, negara-negara Global South seperti Brasil, India, Afrika Selatan, dan Indonesia memiliki posisi penting untuk menegosiasikan arah sistem dunia di tengah ketidakpastian global.

“Ketika hegemoni lama mengalami dekadensi dan hegemon baru belum sepenuhnya dipercaya, ruang bagi kekuatan menengah untuk berperan menjadi semakin terbuka,” katanya.

Hery juga menyinggung posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama setelah keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti BRICS dan kerja sama ekonomi global lainnya.

Ia menilai Indonesia memiliki modal historis untuk memimpin solidaritas Global South, merujuk pada peran strategis Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok.

“Presiden Prabowo memiliki peluang untuk memperbesar poros Global South dan menghidupkan kembali spirit kepemimpinan negara-negara Selatan,” ujar Hery.

Membangun Dunia Multipolar yang Lebih Setara

Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik global, Hery menegaskan bahwa agenda Global South bukan untuk menciptakan konflik baru, melainkan untuk mendorong terciptanya sistem dunia yang lebih adil dan seimbang.

Menurutnya, peran negara-negara berkembang harus diarahkan pada upaya memperkuat perdamaian global, memperluas keadilan internasional, serta membangun tatanan multipolar yang lebih manusiawi.

“Global South tidak bertujuan menghapus eksistensi negara lain atau memperdalam konflik. Tujuannya adalah mengembalikan keseimbangan dunia, menegosiasikan perdamaian, dan membangun sistem global yang lebih setara,” pungkas Hery.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, publik kini menantikan langkah konkret Indonesia untuk kembali memainkan peran strategis sebagai penggerak solidaritas Global South di panggung dunia.