Bergulirnya debat seru antara kubu Muhamad melawan Kubu Benyamin Davnie saat proses pemeriksaan kesehatan para calon walikota dan calon wakil walikota Tangsel beberapa hari terakhir, menarik perhatian banyak pihak. Sayangnya perdebatan terhenti karena kehabisan bahan.

Ujung debat berakhir dengan tuduhan kubu Ben anti-kritik. Kondisi ini menjadi antiklimaks karena yang didapat calon pemilih bukan adu gagasan dan program lagi melainkan suasana menyalahkan secara emosional dan hal itu unfaedah alias tak bermanfaat.

Aktivis Forum Kajian Ciputat, Saeful Yahya menilai debat program di era pilkada pandemik seperti sekarang ini sebenarnya merupakan hal positif. Apalagi jika perdebatan berlangsung secara kontinyu dan tema pembahasan masuk ke detail program. Tentu yang ideal para calon penantang menawarkan hal baru disamping melontarkan kritik terhadap kondisi apa adanya dan pencapaian petahana.

Saeful berpendapat, dalam konteks perdebatan yang dipicu mirisnya calon wakil walikota Rahayu Saraswati karena pemeriksaan kesehatan tidak dilangsungkan di daerah Tangsel sendiri, sebenanrya itu pancingan diskusi yang bagus.

“Itu pokok masalah langsung diangkat dalam pernyataan awal. Sayangnya Saraswati tidak menguasai materi secara utuh. Padahal KPUD Tangsel sudah menjelaskan sedari awal kenapa pemeriksaan itu dilakukan di RSUD milik Kabupaten Tangerang yang terletak di Kota Tangerang, wilayah yang berbeda pemerintahan. Itu karena menurut aturan, pemeriksaan para calon harus dilaksanakan di RSUD tipe B, sedangkan RSUD yang ada di Kota Tangsel tipenya adalah tipe C,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jum’at (11/9/2020).

Saeful menilai, pernyataan miris, sedih, kaget, kecewa yang dilontarkan Saraswati akan menuai dukungan publik apabila disertai kondisi yang sesungguhnya, riil, sesuai data dan faktanya. Namun akibat grasak-grusuk dan timnya tidak memasok keterangan yang lengkap, Saraswati langsung salah di awal pernyataan yang kemudian diakui koleganya sebagai kritikan. Kesalahan terbesar adalah RSUD Tangsel tidak pernah turun kelas dari kelas C ke kelas D, yang ada justru sedang diproses naik ke kelas B. Adapun untuk menjadi kelas A harus selengkap RSCM yang merupakan rumah sakit rujukan nasional.

Saeful menambahkan, berpijak dari kesalahan data dimana Saras meyakini RSUD Tangsel kelasnya sudah turun menjadi D, padahal tidak ada satupun Surat Keputusan dari otoritas terkait, Saras lalu menyerang lantang bahwa RSUD turun kelas karena kasus korupsi. Sehingga ke depan ia dan pasangannya akan memperbaiki dan bahkan menambah hadiah khusus bagi warga Tangsel yakni satu kelurahan satu puskesmas.

“Di situ salah lagi, Saras tak tahu kondisi di lapangan. Program puskesmas per kelurahan sudah berjalan lama dan sudah dibangun 31 serta sisanya sedang dibangun. Jadi ketika kubu petahana meminta Saras untuk bertanya ke pasangannya yang mantan Sekda dan yang jelas merupakan bagian dari pemkot Tangsel cukup lama, itu menjadi make sense,” ujarnya.

Sampai di situ sesungguhnya perdebatan bisa dilanjut ke adu program yang sesungguhnya. Tapi ternyata, itu tak terjadi. Kubu Muhamamd justru menyerang kubu petahana sebagai anti kritik dan bahkan jubir Musa (muhamad-Saraswati) menghakimi Pemkot dengan pernyataan gagal mewujudkan Tangsel sebagai Kota Sehat.

“Pernyataan itu lebih parah bertentangan dengan kondisi dimana Tangsel selama bertahun-tahun selalu mendapat penghargaan sebagai Kota Sehat dari otoritas terkait dan itu dia bisa googling, bisa cek di google, ketik saja Tangsel Kota Sehat, keluar semua itu link berita penghargaan Kota Sehat. Ayolah teruskan berdebat agar rakyat ikut menikmati, tapi yang bener debatnya, debat program, debat gagasan,” pungkasnya.