Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengalokasikan Dana Tanggap dan Pemulihan Covid-19 ke Indonesia sebesar US$ 1,7 juta. Dana tersebut untuk melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan serta menawarkan solusi masa depan yang lebih berkelanjutan dan lebih inklusif untuk semua. Kelompok itu tercatat yang menanggung dampak lebih berat akibat pandemi dan mengalami kesulitan dalam pemulihan.

Empat badan PBB, yakni ILO, UNAIDS, UNDP,  dan UNHCR bersinergi dalam program “Employment and Livelihood”. Melalui program tersebut, selama lebih dari satu tahun terakhir, mereka memberikan dukungan kepada penerima manfaat melalui tiga cara. Pertama, mendukung pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha. Kedua, memberikan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan penghasilan. Ketiga, mempromosikan pasar tenaga kerja yang setara dan inklusif, serta bebas dari diskriminasi.

Dituturkan Kepala Perwakilan PBB Indonesia Valerie Julliand, meski program “Employment and Livelihood” beroperasi dalam waktu pendek, namun mampu terbukti memberikan dampak positif yang signifikan. “PBB menetapkan target sangat tinggi dalam hal bagaimana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia,” ucapnya pada acara Katadata dan ILO, yang digelsr virtual pada April ini (20/4).

Lebih jauh Valerie menerangkan, dampak terberat dari Covid-19 menimpa masyarakat di Indonesia, khususnya para perempuan, anak muda, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang disabilitas, dan pengungsi. Sementara itu, program ini telah mengakselerasi pemulihan perekonomian untuk mereka yang tinggal di kawasan tertinggal, terutama kawasan Timur Indonesia meliputi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat melalui pengembangan kapasitas.

Dalam membangun tempat kerja yang inklusif terutama mengarusutamaan kesetaraan gender, program Employment and Livelihood” telah membangun kemampuan kewirausahaan dan berbagai keterampilan bagi lebih dari 4.000 perempuan dan kelompok rentan lainnya, termasuk mereka yang tinggal di daerah tertinggal.

Setidaknya 6.000 sumber daya manusia (SDM), aparatur sipil negara (ASN), serta mitra sosial turut terlibat dalam pelaksaan proyek – yang juga turut berkontribusi pada capaian tujuan pembangunan keberlanjutan (TPB), khususnya dalam hal kesetaraan gender dan prinsip pemulihan ekonomi.
Dampak kesenjangan keterampilan pada pasar tenaga kerja akibat Covid-19 mendorong program untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha mempercepat tindakan pemulihan ekonomi secara inklusif.

Ditambahkan Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, proyek singkat ini telah mencapai sebagian besar target, bahkan melampauinya. “Bootcamp bagi perusahaan rintisan telah diikuti oleh 98 start-ups. Pelatihan kewirausahaan secara daring juga berhasil menjangkau 1.634 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk pelatihan rencana bisnis dalam pengembangan produk dan jaringan,” ujarnya.

Selanjutnya, program satu tahunan ini ditutup dengan diskusi tripartit dengan pembahasan terkait strategi untuk mempromosikan pemulihan inklusif bersama dengan Vivi Yulaswati, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI); dan Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).