Program Kartu Prakerja yang dalam beberapa waktu mendatang akan diluncurkan oleh pemerintah memiliki dua tujuan utama penyelenggaraan, yakni mempersiapkan angkatan kerja baru yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri serta meningkatkan keterampilan angkatan kerja yang sudah ada agar lebih produktif dan berdaya saing.

Pembahasan soal persiapan program tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 12 November 2019.

Kepada jajarannya, Presiden mengatakan bahwa sebagian besar tenaga kerja kita masih didominasi oleh lulusan SMP dan di bawahnya. Padahal, dunia usaha dan industri saat ini memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang tinggi. Oleh karenanya, diperlukan pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga kerja tersebut agar dapat diserap dunia usaha dengan lebih baik.

“Supaya menjadi catatan kita semua, 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya, yaitu pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi,” ucapnya.

Melalui Kartu Prakerja yang sedang disiapkan, pemerintah akan menyalurkan bantuan dana pelatihan yang dapat memberikan akses yang lebih luas bagi peningkatan keterampilan dan keahlian. Nantinya, para pemegang kartu Prakerja dapat memilih jenis pelatihan yang diminati melalui platform digital yang tentunya telah dirancang agar sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

“Pemilik Kartu Prakerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang kita siapkan. Mereka boleh memilih pelatihan yang diminati mulai dari misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, juga programming,” ujar Presiden.

Presiden meminta agar penyelenggaraan pelatihan tersebut tak hanya dilakukan oleh kementerian maupun lembaga saja. BUMN dan swasta dimintanya untuk dapat dilibatkan dalam skala yang lebih luas untuk dapat menjangkau para tenaga kerja yang ada.

“Kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta. Ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN itu memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif,” tuturnya.

Lebih jauh, Kepala Negara juga menegaskan, program pelatihan tersebut tidak hanya menyasar pada para lulusan baru atau angkatan kerja baru, melainkan juga harus menjangkau para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dengan pelatihan baru atau peningkatan kemampuan tersebut, diharapkan para tenaga kerja tersebut akan dapat terserap kembali oleh dunia kerja.

“Selain para pencari kerja, korban PHK juga perlu diberikan (akses) yang ingin meningkatkan keterampilannya melalui program reskilling atau upskilling,” tandasnya.