Tingginya gap antara produksi dan konsumsi migas Indonesia saat ini semakin melebar. Hal ini disebabkan, tingginya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia tidak sebanding dengan produksi migas nasional.

”Kondisi ini disebabkan karena pengeboran sedikit dan minim eksplorasi atau pencarian sumber-sumber migas baru. KKKS yang akan melakukan pengeboran mungkin secara finansial kuat dan permodalannya juga kuat malah tapi terkendala perizinan,” ujar ‎Haposan Napitupulu Tenaga Ahli Menko Maritim bidang Energi dalam diskusi, Kamis (23/6).
‎
Menurut catatan Haposan, ada banyak perizinan yang harus ditempuh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk melakukan kegiatan eksplorasi atau pencarian sumber migas baru sampai tahap pengeboran.

”Butuh 600 ribu lembar dokumen‎ dan butuh 873 paraf dan tanda tangan dari pejabat yang berewnang dari lembaga-lembaga penerbit izin,” kata Haposan.

Haposan membenarkan, saat ini memang Pemerintah pusat sudah mulai melakukan pemangkasan aturan dan perizinan. Sayangnya hal tersebut belum diikuti oleh pemangkasan perizinan di tingkat daerah.

Berbagai perizinan seperti izin melintas jalan, izin memasukkan barang ke lokasi proyek dan berbagai perizinan di tingkat daerah lainnya masih banyak bertebaran. Belum lagi adanya oragansi dari Pemerintah Daerah dalam hal pemberian izin.

”Saya pernah mendampingi KKKS untuk melakukan eksplorasi (pencarian) di Aceh. Nah Pemdanya itu minta ada klausul yang menyebutkan kesepakatan ini harus bisa diubah kapanpun. Dia bilang, saya harus bisa ubah kesepakatan ini kapan saja. Ini kan repot,” tutur Haposan.

Dengan rendahnya tingkat produksi, mendorong pemerintah untuk melakukan impor yang lebih besar untuk memenuhi angka konsumsi masyarakat.

”Pada 2004, pemerintah mulai meng-impor migas, karena kurangnya kilang untuk penyimpanan hasil produksi. Hal ini membuat anggaran pembelian migas semakin besar,” kata Haposan.

Ditambahkan pula oleh Haposan, bahwa saat ini Kemenko Maritim dan Sumber Daya sedang mengarahkan agar pemanfaatan migas dilakukan secara maksimal untuk menciptakan efisiensi anggaran dan meningkatkan nilai tambah migas.

”Fokusnya saat ini bukan hanya meningkatkan revenue migas tapi juga meningkatkan produksi derivat migas sehingga mampu memberikan pendapatan pada anggaran negara,” kata Haposan. (mri/fid)