Presiden Jokowi Dorong Birokrasi yang Lincah dan Berdampak

Pemerintah terus melaksanakan reformasi birokrasi (RB) agar birokrasi Indonesia lebih lincah dalam melayani serta berdampak bagi masyarakat.

“Bagaimana birokrasi ini bisa lebih berdampak, yang kedua birokrasi ini bukan tumpukan kertas, dan yang ketiga, harapan Presiden ini, birokrasi kita lincah,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (02/03/2023).

Untuk mewujudkan birokrasi yang lincah, menurut Menteri PANRB, diperlukan pembenahan birokrasi secara internal terlebih dahulu, salah satunya di sektor kepegawaian.

“Sekarang sudah dari sebelas proses kita pangkas menjadi bisnis prosesnya cukup tiga saja. Sehingga ASN untuk mengurus kenaikan pangkat, mutasi, sekarang sudah jauh lebih mudah. Yang kedua, dulu jabatan klasifikasi ada 3.414, sekarang tinggal tiga saja, sehingga birokrasi ini jauh lebih lincah,” ungkapnya.

Terkait reformasi yang berdampak, kata Anas, pihaknya tengah mendorong kerja-kerja birokrasi secara kolaboratif agar semakin memiliki dampak ke masyarakat. Kementerian PANRB, lanjutnya, mempertajam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi RB tematik yang fokus pada penanganan penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri.

“Jadi, daerah yang belanja katalog lokalnya tinggi lewat e-Katalog lokal, nilai RB-nya pasti naik, akan lebih bagus. Begitu juga terkait dengan pengendalian inflasi,” ujarnya.

Menteri PANRB mengungkapkan, pihaknya juga telah melakukan penyederhanaan parameter penilaian RB dari 256 komponen menjadi 26 komponen.

“Yang paling penting adalah siapa mengerjakan apa, harus jelas. Oleh karena itu, parameter indikatornya juga sudah kita siapkan dengan baik, termasuk dulu kalau RB itu nilainya ada banyak banget komponennya, ada 259, sekarang langsung 26 dampak yang diukur,” tandasnya.