Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam hal ini Wakil Walikota Benyamin Davnie menyatakan pesimis pembangunan fisik sejumlah gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) akan beres di tahun ini.

Hal ini didasari perkembangannya yang tak menunjukka progres. Hingga akhir bulan lalu, pembangunan fisik rata-rata di bawah 50 persen.

Bahkan ada enam pembangunan yang sama sekali belum menyentuh 50 persen pengerjaan, yakni SDN Sawah 5 yang dikerjakan PT Ilham dengan nilai kontrak Rp 5,1 miliar. SDN Serua 2 senilai Rp 1,7 miliar yang dikerjakan CV Bintang Advisa. SDN Cilenggang 2 yang dikerjakan CV Cahaya Sari senilai Rp 2,8 miliar. Begitu juga dengan SDN Serpong 2 dengan nilai kontrak Rp 3,9 miliar yang dikerjakan PT Sambada.

Kemudian, kemudian SDN Rawa Buntu 1 yang dikerjakan PT Surtini senilai Rp 5,8 miliar dan SDN Cabe Ilir 1 yang dikerjakan CV Farhan Banten dengan nilai Rp 4,9 miliar.

“Kontrak pembangunan berakhir pada 28 Desember. Jika tidak terselesaikan, pemkot hanya membayar sesuai dengan bangunan yang ada,” ungkap Benyamin akhir pekan kemarin.

Menurut dia, Pemkot Tangsel sudah melakukan pengecekan dan pemeriksaan bangunan, juga sudah memanggil kontraktor terkait pembangunan gedung sekolah tersebut. “Kalau mau percepatan pembangunan dan selesai sesuai jadwal harus menambah jam kerja, menambah tenaga kerja serta konsultan pengawas lebih efektif. Untuk material tidak ada masalah,” bebernya.

Jika hingga 28 Desember pengerjaan enam gedung SDN tidak kunjung selesai, Pemkot Tangsel bakal mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak dengan pihak ketiga.

“Kami tidak akan main-main dengan dana APBD. Kalau hasil pembangunan tidak memuaskan dan tidak sesuai spesifikasi, kontraktor bakal kami blacklist,” ucapnya.

Agar hal tersebut tidak terjadi lagi, ke depan tender melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) akan dilakukan lebih awal. Karena ada aturannya, triwulan pertama tahun anggaran bulan Maret sudah mulai lelang. “Kita akan perbaiki sistemnya,” ujarnya.

Kepala Bidang Pembangunan Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman (DT-KBP), Muqodas menuturkan, problematika selama proses kegiatan fisik gedung di Kota Tangsel dianggap jadi pemicu lambannya progres pembangunan kejar rampung. Fakta pelik ini tentunya bukan persoalan sederhana. “Terus terang, saya shock pas lihat masalah di Tangsel. Soalnya saya baru (8 bulan, red) tugas di sini,” katanya. (Tangselpos/Tangseloke)