Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, terdapat pembagian bantuan sosial (bansos) saat pandemik covid-19 di 23 Kabupaten/kota pada 11 provinsi yang diduga dipolitisasi calon petahana. Salah satu yang menyeruak yaitu dengan menempelkan gambar kepala daerah dalam bansos tersebut.
“Sesuai informasi yang naik ke Bawaslu RI, tercatat ada 23 kabupaten/kota yang tersebar di 11 provinsi yang diduga melakukan politisasi dengan cara menempelkan gambar calon petahana dalam bansos,” katanya saat menjadi narasumber dalam diskusi daring yang digelar Saluran Informasi dan Edukasi (SIE) dengan tema ‘Fenomena Bansos di Tengah Pandemi Covid-19’, Senin (11/05/2020).
Dewi mengatakan, tidak etis jika bantuan sosial yang digunakan untuk kegiatan kemanusiaan dijadikan kepentingan kontestasi pilkada. “Ini tidak dibenarkan. Harusnya dalam membantu dengan atau atas nama kemanusiaan jangan sampai ada embel-embel terselubung di dalamnya,” tegas Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu ini.
Menurut satu-satunya Srikandi di jajaran pimpinan Bawaslu RI ini seharusnya bansos yang menjadi kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan instruksi presiden harus betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan bukan untuk Pilkada 2020.
“Saya ingatkan jika memberikan bansos kiranya tidak ada maksud dan tujuan tertentu. Apalagi sudah ada instruksi langsung dari presiden,” ucap Wakil Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini.
Dalam diskusi ini dibahas juga tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Dewi menjelaskan, substansi Perppu tersebut hanya mengatur beberapa hal, salah satunya perihal penundaan pilkada. Namun penundaan ini masih bersifat fleksibel karena menunggu redanya covid-19.
“Kenapa saya bilang fleksibel, karena jika pandemik covid-19 belum reda maka akan terjadi penundaan kembali (dari keputusan waktu penundaan pemungutan suara menjadi 9 Desember 2020),” tuturnya.
Selain itu, Dewi menyampaikan tidak ada perubahan tentang kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Perppu. Dengan demikian secara konsep umum dan teknis maka Bawaslu tetap mengacu UU Nomor 10 Tahun 2016 sesuai Pasal 201 ayat 3.
“Jadi seluruh hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran, Bawaslu tetap mengacu pada UU 10 Tahun 2016,” tutup Dewi.
- Sport2 hari ago
Porprov VII Banten 2026, Hockey 5s Putra dan Putri Tangsel Sapu Bersih Dua Emas
Pemerintahan3 hari agoPorprov VII Banten 2026, Bulu Tangkis Beregu Putra Tangsel Taklukkan Kota Serang 5-0
Sport3 hari agoPorprov VII Banten 2026, Atlet Wushu Tangsel Raih 3 Emas
Serba-Serbi2 hari agoLogo HUT ke-18 Tangsel 2026: “Langkah Besar Sang Juara”
Politik2 hari agoSufmi Dasco Ahmad Pertimbangkan Langkah Hukum usai Namanya Kembali Dikaitkan dengan Judi Online, Doxing dan Intimidasi
Sport2 hari agoJadwal Lengkap BRI Super League 2026/27 Pekan ke-10, 20-22 November
Sport2 hari agoUpdate Perolehan Medali PORPROV VII Banten 18 November 2026: Tangsel Kokoh di Puncak Klasemen
Sport2 hari agoJadwal Lengkap Porprov VII Banten 2026 Kota Tangerang Selatan







