Cek Fakta: [SALAH] "Helmi Yahya Dipecat dari Dirut TVRI karena September Menyiarkan Film G30S PKI"

Bukan karena menyiarkan film G30SPKI. Helmy dipecat antara lain karena dampak dari pembelian hak siar liga Inggris yang akhirnya menimbulkan utang bagi perusahaan.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI
============================================
Kategori : Konten yang Menyesatkan
============================================

Akun Tiger Mblo (fb.com/100044773788983) mengunggah postingan dengan narasi sebagai berikut:

“Ooohhh …..
Ternyata Helmi Yahya di pecat dari Dirut TVRI karena September kmrn menyiarkan Film G30S PKI.
Gitu to …..”

Sumber : https://archive.md/KupoI (Arsip)

============================================

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim bahwa pemecatan Helmy Yahya dari posisi Direktur Utama TVRI karena menyiarkan film G30S/PKI, adalah klaim yang salah.

Dilansir Kompas.com dalam sebuah artikel berjudul “Alasan-alasan Dewas TVRI Pecat Helmy Yahya sebagai Direktur Utama”, disebutkan sejumlah alasan pemecatan Helmy. Pertama, Helmy membeli hak siar liga Inggris yang akhirnya menimbulkan utang bagi perusahaan.

Kedua, kinerja Helmy dianggap tidak sesuai dengan visi dan misi TVRI. Pasalnya, Helmy terkesan hanya mengedepankan rating dan share.

“Tupoksi TVRI sesuai visi misi TVRI adalah televisi publik. Kami bukan swasta, jadi yang paling utama adalah edukasi, jati diri, media pemersatu bangsa. Prioritas programnya juga seperti itu,” kata Ketua Dewan Pengawas (Dewas) TVRI Arif Hidayat Thamrin seperti dilansir Kompas.com, Rabu 22 Januari 2020.

Ketiga, rebranding TVRI dianggap tidak sesuai dengan rencana. Alhasil biaya implementasi rebranding sebesar Rp8,2 miliar mengganggu alokasi pos anggaran lainnya.

“Yang paling banyak diambil dari program dan berita senilai Rp 6,2 miliar,” kata Anggota Dewas TVRI Maryuni Kabul Budiono.

Kemudian dilansir Republika.co.id, alasan lain pemecatan Helmy lantaran terjadinya inefisiensi atas tayangan ‘Kuis Siapa Berani’ yang menelan anggaran sebesar Rp146.533.000. Selain itu juga karena keterlambatan pembayaran honor pegawai dalam rentang waktu Mei-Desember senilai Rp7,6 miliar.

“Kondisi itu menyebabkan banyak karyawan berutang hingga tak pulang ke rumah selama sepekan,” tulis Republika.co.id dalam laporannya pada Minggu 26 Januari 2020.