Tahun ini masyarakat Tangsel akan menggelar demokrasi lima tahunan. Namun masyarakat harus kompak menolak politik uang agar terpilih pemimpin yang sesuai pilihan rakyat.

Demikian pendapat konsultan politik dari Konsep Indonesia (Konsepindo) Research & Consulting, Veri Muhlis Arifuzaman, Minggu (8/3).

“Tidak dipungkiri masyarakat Tangsel masih mengedepankan politik uang. Namun politik uang itu sebetulnya harus ditolak. Masyarakat harus kompak menolak politik uang,” ujar Veri.

Dia berkeyakinan, jika masyarakat menolak politik uang, maka Tangsel akan melahirkan pemimpin atau walikota yang betul-betul berasal dari keinginan dan sesuai harapan masyarakat.

Politik uang juga lanjut dia, akan sangat berpengaruh terhadap biaya tinggi yang harus dikeluarkan kontestan pilkada.

“Contohnya saja di Kota Tangsel ada 1800 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika cawalkot ingin menang lalu menggunakan money politics, dan bila satu TPS dikalikan Rp 4 juta, sudah berapa cost politik yang harus dikeluarkan calon walikota,” tandasnya.

Tentu saja biaya itu sangat tinggi. Karena itu, masyarakat harus kompak menolak keras money politics. “Kalau masyarakat bisa menolak itu, kami yakin proses demokrasi di Kota Tangsel akan lebih maju dan berkembang,” pungkas Veri. (tp/kt)