Keberpihakan Pemerintah untuk Ekonomi Kreatif Masih Kurang

Kabartangsel.com, JAKARTA – Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengklaim, perhatian terhadap ekonomi kreatif dari Pemerintah masih kurang. Itu terlihat dengan menurunnya RAPBN ekonomi kreatif sekitar Rp 130 miliar di tahun 2019.

Pengusaha industri kreatif, sekaligus Juru Kampanye (Jurkam) Prabowo-Sandi, Kawendra Lukistian mengakui keberpihakan Pemerintah buat pelaku usaha kecil masih kurang. Parahnya, keputusan Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif masih sebatas janji.

“Saya melihat ekonomi kreatif sekarang ini sudah ada peningkatan, tetapi rasanya masih amat kurang sekali. Karena keberpihakannya sekarang ini di 2019 RAPBN ekonomi kreatif itu turun sekitar Rp 130 miliar dibandingkan dengan tahun lalu, yang hampir Rp 764 miliar. Sekarang ini turun sekitar R130 miliar, keberpihakannya di mana?,” kata Kawendra dalam diskusi Rabu Biru Pasca Jokowi dengan tema “Ekonomi Kreatif apa sudah efektif?”, Rabu (6/3) di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan.

“Tapi itu semua dibalut dengan katanya akan ada nota, dan abadi atau nota keuangan di 2020,” sambungnya.

Dikatakan Kawendra, pihaknya memberikan apresiasi kepada pelaku ekonomi kreatif yang gigih berjuang dari nol. Olehnya itu, BPN Prabowo-Sandi lewat program gerakan ekonomi kreatif (Gekraf) yang dicanangkan oleh pasangan nomor urut 02 ini, akan dijadikan spirit baru dalam menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia.

“Jadi perlu banyak catatan sekali, dan kalau kita lihat saat ini memang kita harus apresiasi soal perjuangan mereka dari nol. Tetapi tidak dari nol banget sebelum ada Gekraf, sudah ada Parekraf. Pariwisata dan ekonomi kreatif ini pastinya menjadi cikal bakal diare Pak SBY, yang akhirnya menjadi spirit di pemerintahan selanjutnya,” ucapnya.

Namun begitu, Pemerintah saat ini tidak mampu menjalankan kanal-kanal yang sudah ada. Parahnya, kanal-kanal tersebut hanya berkutat di wilayah event organizer.

“Sayangnya, banyak sekali kanal-kanal yang tidak tersentuh, Gekraf saat ini hadir. Kalau saya lihat dan diskusi dengan para pelaku ekonomi kreatif, hanya seperti event organizer-organizer committe untuk sebuah acara, padahal seharusnya tidak seperti itu,” jelasnya.

“Deklaratif itu harus bisa mendorong ekosistem kreatif, yang terbentuk di setiap gang, kalau perlu di seluruh Indonesia yang memiliki 17.000 pulau,” tutupnya.

Acara diskusi Rabu Biru yang dipandu oleh jurnalis senior, Arief Gunawan itu menekankan, jabatan Kepala Badan Ekonomi Kreatif seharusnya dipegang oleh figur yang memahami potensi ekonomi yang ada di dalam masyarakat Indonesia, memotivasi masyarakat jadi kreatif, bukan menjadikan lembaga yang dipimpinnya seperti event organizer kekuasaan. (RBA/Fajar)

Source