Jakarta, Nasional — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sampai saat ini masih menjadi organisasi yang berperan dalam menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif.

Yakni dengan menjaga kondisi masyarakat yang damai. Demikian dikemukakan Menkeu saat hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), di Jakarta, 19-20 November 2016.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada NU yang masih menjadi perekat bangsa, sehingga seluruh komponen dapaf bersatu padu dalam pembangunan untuk menyejahterahkan bangsa ini,” ujarnya.

Di hadapan peserta rakernas, Menkeu meminta kepada NU untuk membantu menyukseskan program tax amnesty yang berlangsung sampai akhir Maret 2017.

Menkeu pada kesempatan itu membeberkan bahwa belanja negara tahun ini sebesar Rp1.786,2 triliun dengan penerimaan dari pajak-cukai dan non pajak 1.306 triliun.

Untuk penggunaan pajak pada transfer ke daerah dan dana desa untuk Sumatera PPh-PPn Rp25,75 triliun, dana transfer 207,3 triliun dan belanja APBD Rp322,51 triliun.

Sementara daerah Jawa PPh-PPn Rp737,63 triliun, dana transfer Rp198,3 triliun, belanja APBD Rp383,61 triliun.
Kawasan Bali-Nusa Tenggara PPh-PPn Rp3,96 triliun, dana transfer Rp38,8 triliun, belanja APBD Rp53,74 triliun.

Kemudian Sulawesi PPh-PPn Rp9,13 triliun, dana transfer Rp78,3 triliun, belanja APBD Rp85,81 triliun. Untuk Papua-Maluku PPh-PPn Rp4,77 triliun, dana transfer Rp144,7 triliun, belanja APBD Rp64,86 triliun.

“Indonesia masih terkena dampak dari kondisi ekonomi global,” tegasnya.

Dampak tersebut menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi Indonesia. Sehingga volume neraca perdagangan menurun, demikian halnya penerimaan pajak, laju pertumbuhan sektor industri-manufaktur.

“Kondisi mengakibatkan defisit anggaran membengkak,” pungkasnya. (sm/fid)