Gegara dukungan para Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Tangsel kepada salah satu bakal calon walikota, Muhammad, menjadi akumulasi konflik yang mungkin saja sudah terjadi sejak lama di tubuh partai tersebut.

Airin Rachmi Diany yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Tangsel, belakangan disebut-sebut menduduki unsur ketua di jajaran Badan Pengurus Harian (BPH) DPP Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, banyak organisasi partai yang melarang kadernya rangkap jabatan.

Ini artinya apa, bisa jadi ke depan desakan untuk segera menggelar Musyawarah Daerah (Musda) mulai digulirkan. Hal ini juga terkait kepentingan perebutan jabatan Ketua Partai Golkar pasca-Airin.

Jika dirunut ke belakang, konflik internal partai berlambang pohon beringin ini mulai terendus sejak kemelut penetapan Ketua DPRD. Disitu terlihat ada perbedaan pandangan soal siapa yang akan ditunjuk. Dukungan para Ketua PK kepada Muhammad, barangkali masih ada benang merahnya. Golkar sendiri rencananya mendorong Benyamin Davnie-Andiara Aprilia Hikmat sebagai pasangan calon walikota-wakil walikota Tangsel.

Airin bisa dianggap tidak mendengarkan aspirasi para pengurus maupun kader sebelum menentukan pilihan. Padahal ada mekanisme partai yang harus dilalui terlebih ketika menelorkan keputusan yang bersifat strategis. Kendati hak penetapan ada di pengurus pusat, paling tidak perlu didengarnya suara pengurus-kader Golkar di tingkat bawah karena menyangkut mesin operasionalisasi di lapangan dalam proses meraih kemenangan.

Belum lagi sejumlah kader yang menyayangkan belum adanya Kantor DPD Partai Golkar permanen, padahal Airin memimpin dua periode. Apa yang terjadi hari ini bisa menjawab pertanyaan banyak kalangan yang memprediksi suara partai golkar pada pilkada 2020 bakal terpecah.

Kini, Airin diperhadapkan untuk menentukan ending cerita di akhir kepemimpinannya, baik sebagai walikota maupun sebagai ketua partai.

Penulis: Dedy Ilyas, Penggiat Tangsel Care.