Reformasi birokrasi adalah proses penataan birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan reformasi birokrasi tercermin dari kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin baik.

“Reformasi birokrasi akan sangat menentukan keberhasilan pelayanan publik, apakah tercapai atau tidak. Itu sangat tergantung pada upaya kita melakukan reformasi birokrasi,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menerima Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) Periode 2020-2024 melalui teleconference di kediaman dinas Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (28/05/2020).

Oleh karena itu, Wapres mendorong upaya perbaikan dalam mereformasi birokrasi, agar publik dapat merasakan pelayanan optimal di Indonesia.

“Kita ingin mencoba mempercepat proses reformasi birokrasi ini, [hal ini] tergantung dari upaya-upaya kita melakukan reformasi,” ungkapnya.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses tersebut, lanjut Wapres, adalah dengan menetapkan prioritas dan mempelajari proses reformasi birokrasi dari negara lain yang nantinya dapat diadopsi dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia.

“Karena itu, mana yang harus kita mulai, dari mana. Kemudian juga mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan,” tutur Wapres.

“Nah, kita [juga] ingin mencoba mencari contoh negara lain yang sudah berhasil. Ada yang mengatakan Korea Selatan itu berhasil. Nah seperti apa? Dan bagaimana kemungkinan kita Indonesia menerapkan pola-pola itu,” tambahnya.

Wapres pun berharap agar hasil pertemuan hari ini dapat membawa manfaat bagi negara pada umumnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya, meskipun pertemuan secara fisik masih terhalang karena adanya pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19).

“Tapi mudah-mudahan walaupun tidak bertemu secara fisik, tetapi pertemuannya tetap membawa manfaat untuk bagaimana melakukan upaya-upaya, perbaikan-perbaikan dalam rangka mereformasi birokrasi,” tutup Wapres.

Menanggapi hal tersebut, Ketua TIRBN Eko Prasodjo mengungkapkan bahwa reformasi briokrasi yang digulirkan saat ini memiliki target untuk membangun birokrasi kelas dunia.

“Sesuai dengan Perpres [Peraturan Presiden] Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi, target kita sampai dengan tahun 2025 adalah membangun birokrasi kelas dunia. Kita sedang mempersiapkan birokrasi Indonesia menyongsong berbagai perubahan dengan memiliki standar kelas dunia,” paparnya.

Lebih lanjut Eko memprediksi, di masa mendatang masyarakat akan lebih menginginkan pelayanan publik yang baik, cepat, transparan dan akuntabel seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, TIRBN melihat keinginan masyarakat tersebut akan mendorong corak pemerintahan bergeser pada pemerintahan berbasis teknologi.

“Terjadinya perubahan di semua sektor kehidupan, menguatnya artifcial intelegence, big data dan pelayanan online akan menjadi corak penyelenggaraan pemerintahan di masa datang. Termasuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan menggunakan data yang lebih valid,” terangnya.

Terkait transformasi, Eko memandang terdapat empat faktor utama yang menjadi prioritas reformasi birokrasi saat ini yang dapat dilakukan, utamanya dalam menjawab tantangan perubahan jaman.

“Setidaknya ada empat transformasi yang dibutuhkan oleh governance, yaitu transformasi budaya, transformasi struktural, transformasi digital, dan reformasi regulasi melalui deregulasi serta re-regulasi,” pungkas Eko.

Patut diketahui, TIRBN adalah tim yang bertugas untuk memberikan saran pemecahan masalah dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi nasional kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. TIRBN dibentuk dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024.

Melalui teleconference, hadir bersama Eko Prasodjo para anggota TIRBN, yaitu Erwan Agus Purwanto, Danang Girindrawardana, Eva Kusuma Sundari, Sumarsono, Haris Turino, J.B. Kristiadi dan Wila Chandrawila Supriadi. (rls)