Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pengelola rumah sakit di tanah air, agar dengan kemampuan yang dimiliki, untuk secara efektif, efisien memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara penuh.

“Saya tahu problem yang kemarin urusan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), urusan pembayaran rumah sakit, sehingga mungkin sebulan atau 5 minggu yang lalu, tapi ini sebetulnya urusannya Dirut BPJS tidak sampai Presiden, harus kita putus tambah Rp4,9 triliun,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres XIV Persatuan Rumah Sakit Seluruh Inonesia (PERSI), di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (17/10) pagi.

Itu pun, lanjut Presiden, masih kurang lagi karena kebutuhannya bukan Rp4,9 triliun. “Lha kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran itu jelas,” tegas Presiden.

Diakui Presiden, ini sudah problem kita 3 (tiga) tahun yang lalu. Tapi memang di negara sebesar kita memang tidak mudah. “Jadi jangan gampang komplain dulu, tidak mudah. Negara kita ini negara besar, jumlah rumah sakitnya ribuan, tersebar di 17.000 pulau yang kita miliki, 514 kota/kabupaten, 34 provinsi,” ujarnya.

Presiden mengaku sering memarahi  Dirut BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) Kesehatan. Ia menilai,  ini masalah manajemen dimana negara sebesar kita tidak mudah.

“Artinya, kan Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit tetapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen, ya karena memang itu,” ucap Presiden Jokowi.

Menurut Kepala Negara, dirinya setiap  hari di lapangan, ke Bandung tidak ngomong sama protokol masuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mencek pelayanan kesehatan. Di Papua, di Nabire tidak ada rencana masuk ke RSUD di Nabire.

“Ya saya memang seperti itu. Saya pengen kontrol saya pengen cek, dan suaranya, ‘Pak ini hutang kita sudah puluhan milyar belum dibayar’, ngerti saya. Jadi Pak Dirut rumah sakit tidak usah bicara banyak di media saya sudah ngerti,” kata Presiden Jokowi seraya menambahkan, dirinya tidak pernah mengajak Menteri Kesehatan atau Dirut BPJS karena khawatir justru Dirut rumah sakitnya yang takut.

Tapi Presiden Jokowi mempertanyakan, masa setiap tahun harus dicarikan solusi. “Mestinya sudah rampung lah di Menteri Kesehatan, di Dirut BPJS, urusan pembayaran hutang rumah sakit sampai Presiden. Kalau tahun depan masih diulang kebangetan,” ucap Presiden Jokowi.

Kepala Negara kembali mengajak seluruh pengelola rumah sakit di tanah air agar dengan kemampuan yang ada untuk efektif, efisien memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moelok, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris, dan Ketua PERSI Dr. Kuntjoro AP,M.Kes. (sk/fid)