Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa pelayanan pemerintah yang kini berkembang dengan basis teknologi harus menjadi perhatian bersama untuk meraih manfaat maksimal. Akan tetapi, Gubernur menekankan bahwa teknologi yang diterapkan pemerintah untuk melakukan pelayanan harus tetap berorientasi pada upaya membangun kesejahteraan masyarakat.

“Saya ingatkan bahwa upaya kita dalam menggunakan aplikasi, ada perhatian kita. Karena sebetulnya pelayanannya terbatas pada pelanggan. Sesungguhnya yang kita bangun adalah  kesejahteraan masyarakat,” ungkap Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Rakorkomwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2019 di Ruang Akhlakul Karimah Puspemkot Tangerang, Kamis (05/12/2019).

“Di lain pihak kita harus melayani masyarakat dengan menggunakan teknologi. Sedangkan di satu sisi, kita harus bisa mengutamakan bekerjasama ataupun membangun komunikasi dengan masyarakat,” tambahnya.

Gubernur pun mencontohkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan perijinan yang diselenggarakan pemerintah.

“Kita hanya berhadapan dengan pelanggan yang mengurus perijinan.  Kita juga harus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal tersebut sebagai bentuk pelayanan kita terhadap masyarakat,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga singgung omnibus law yakni penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang. Kenyataannya, ada sekitar 710 peraturan daerah yang harus disinkronkan. APEKSI juga didorong untuk tidak hanya berkolaborasi di Indonesia saja melainkan harus melebarkan sayap dan bekerjasama dengan negara-negara luar yang sudah maju.

Gubernur berharap, pertemuan itu dapat menghasilkan rekomendasi agar bisa menjadi perhatian pemerintah pusat dan untuk kepentingan bersama.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua APEKSI yang juga Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani, Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah, serta 25 anggota APEKSI Komwil III.