Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak seluruh pihak baik operator seluler, pihak Bank dan masyarakat selaku pengguna untuk lebih waspada dan berhati-hati berkaitan dengan modus penipuan registrasi kartu dan menggunakan penggantian Subscriber Identity Module (SIM).
Imbauan itu disampaikan setelah beredar upaya pembobolan rekening Bank melalui pergantian Sim card yang dialami salah satu pengguna beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, dalam aturan registrasi kartu sangat jelas bahwa, perlu suatu kehati-hatian dalam melakukan registrasi ataupun pergantian Kartu SIM.
“Kalau kita lihat dari kasus yang teman-teman ketahui, ini adalah suatu rangkaian, tidak bisa satu saja yang bisa menjadi wujud permasalahan,” kata Dirjen Semuel dalam Konferensi Pers terkait Pembobolan Rekening Bank melalui Pergantian SIM Card dan Isu-isu terkait Perlindungan Data Pribadi di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (22/01/2019).
“Ini adalah pembelajaran bagi kita semua baik bagi operator, bank terkait dan juga masyarakat bahwa di era digital ini makin banyak kegiatan-kegiatan yang bisa mencari kelemahan-kelemahan daripada sistem yang ada, ini adalah suatu pembelajaran bagi kita dan untuk perbaikan untuk semuanya,” jelasnya
Lebih lanjut, Dirjen Aptika menambahkan, Kementerian Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah mengeluarkan surat edaran kepada operator seluler untuk kembali mengingatkan lebih berhati-hati dalam menyikapi persoalan yang terjadi.
“Kami dari Kominfo dan juga dari pihak BRTI sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengingatkan kembali kepada Operator untuk selalu berhati-hati, menerapkan kehati-hatian dalam melakukan registrasi apabila terjadi proses pergantian Sim card yang dibutuhkan oleh konsumennya,” imbuhnya
Di wilayah regulasi, Pemerintah juga sebenarnya sudah mempunyai aturan terkait tata kelola registrasi dan pergantian Simcard, yakni Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 yang sudah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 terkait registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.
“Jadi masyarakat juga perlu kehati-hatian, di era digital ini data-data yang sensitif khususnya terkait dengan data pribadi kita itu harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati, apabila data-datanya ini dikumpulkan dengan data-data yang lain, itu bisa sangat bisa merugikan kita,” ujarnya. (rls)
- Sport3 hari ago
Porprov VII Banten 2026, Hockey 5s Putra dan Putri Tangsel Sapu Bersih Dua Emas
Pemerintahan4 hari agoPorprov VII Banten 2026, Bulu Tangkis Beregu Putra Tangsel Taklukkan Kota Serang 5-0
Sport4 hari agoPorprov VII Banten 2026, Atlet Wushu Tangsel Raih 3 Emas
Serba-Serbi2 hari agoLogo HUT ke-18 Tangsel 2026: “Langkah Besar Sang Juara”
Politik3 hari agoSufmi Dasco Ahmad Pertimbangkan Langkah Hukum usai Namanya Kembali Dikaitkan dengan Judi Online, Doxing dan Intimidasi
Sport3 hari agoJadwal Lengkap BRI Super League 2026/27 Pekan ke-10, 20-22 November
Sport3 hari agoUpdate Perolehan Medali PORPROV VII Banten 18 November 2026: Tangsel Kokoh di Puncak Klasemen
Sport3 hari agoJadwal Lengkap Porprov VII Banten 2026 Kota Tangerang Selatan













