Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk menjaga netralitas. Ia mengingatkan sesuai undang-undang, politik TNI adalah politik negara, bukan politik praktis.

“Karena itu, TNI harus bisa memastikan bahwa proses demokratisasi di tanah air itu berjalan dengan lancar, aman, dan damai,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri apel Babinsa se-Indonesia, di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Lapangan Udara (Lanud) Husein Sastranegara, Bandung, Selasa (17/7) siang. 

Politik negara itu seperti apa? Menurut Presiden, ya kesetiaan kepada negara itu sudah diberikan oleh undang-undang. “Kesetiaan kepada negara-negara itu kepada siapa? Ya rakyat, siapa lagi? Ya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wilayah NKRI dan pemerintah yang sah,” tegasnya.

Presiden menjelaskan, politik negara itu ya kesetiaan kepada rakyat kepada wilayah NKRI dan kepada pemerintah yang sah. “Sekali lagi ini undang-undang dan untuk memastikan proses demokrasi berjalan aman dan damai. Sekali lagi TNI dan Polri harus bersikap netral,” ujarnya.

Dengan bersikap netral, menurut Presiden, TNI akan dapat lebih mudah merangkul setiap elemen masyarakat dan menciptakan kerja sama dalam menjaga situasi agar tetap kondusif.

Selain itu, dengan netralitas yang ditunjukkan oleh TNI dan Polri, lanjut Presiden, masyarakat akan yakin bahwa TNI dan Polri benar-benar profesional menjalankan tugasnya.

“Karena sekarang ini dan publik  rakyat dan masyarakat terhadap TNI berada pada posisi yang paling tinggi, jangan sampai dirusak kepercayaan itu oleh tindakan-tindakan yang menjadikan masyarakat tidak percaya sehingga menurunkan kepercayaan,” pinta Presiden seraya menegaskan, bahwa kepercayaan itu kalau dinilai dengan uang, tidak bisa dibeli. (red)