Bank Banten Didorong sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten menerima Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik Komisi II DPR RI yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dan Kantor Pusat Grha Bank Banten, Kota Serang, Rabu (28/1/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran Bank Banten sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, menyampaikan pentingnya dukungan Komisi II DPR RI dalam memperkuat Bank Banten, khususnya melalui dukungan kebijakan dan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyampaikan bahwa dukungan Komisi II DPR RI sangat penting mengingat akses langsung terhadap Kemendagri yang dapat mendorong peran Bank Banten di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten. Terlebih, saat ini Bank Banten telah resmi tergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim).

“Sinergi KUB ini tentu memperkuat Bank Banten, baik dari sisi permodalan, teknologi, maupun tata kelola,” ujar Dimyati.

Lebih lanjut, Dimyati menegaskan bahwa penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Banten akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang signifikan bagi perekonomian daerah.

“Perputaran ekonomi akan semakin kuat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di banten,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, selaku pimpinan Kunker menyampaikan apresiasi atas kinerja Bank Banten yang dinilai menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari peningkatan aset dan laba bersih Perseroan, serta perbaikan signifikan pada tingkat kesehatan bank.

Saat ini, rasio kredit bermasalah (NPL) Bank Banten masih terjaga dan menunjukkan tren perbaikan dengan penurunan menuju standar nasional sebesar 3 persen.

“Direksi dan Dewan Komisaris Bank Banten memiliki komitmen kuat untuk terus menekan NPL. Dengan kinerja Direksi yang sangat baik, kami optimistis Bank Banten ke depan akan semakin solid dan berdaya saing,” ujarnya.

Komisi II DPR RI juga menegaskan dukungannya terhadap optimalisasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui penguatan arus fiskal keuangan daerah. Kemendagri pun siap memfasilitasi dukungan pemerintah daerah terhadap Bank Banten agar BPD dapat berperan aktif sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Kemendagri siap memfasilitasi apabila terdapat kendala di lapangan. Ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat Bank Banten,” pungkasnya.

Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Teguh Narutono, menegaskan Bank Banten mempunyai peranan penting dalam membentuk kemandirian fiskal di daerah.

Oleh karena itu, seluruh Pemda sejatinya sudah harus mendukung penguatan Bank Banten melalui penempatan RKUD. Apalagi pemerintah pusat saat ini tengah melakukan penguatan seluruh BUMD yang ada, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Kami siap memfasilitasi. Kami sama-sama dorong bagaimana BPD itu bisa berperan aktif,” ujarnya.

Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, menyambut baik kunjungan Komisi II DPR RI dan menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi ruang strategis bagi Bank Banten untuk menyampaikan berbagai capaian kinerja sekaligus tantangan yang dihadapi.

“Kami memiliki kesepahaman yang sama bahwa Bank Banten harus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah,” ujar Busthami.

Terkait dukungan konkret, Busthami menegaskan bahwa penempatan RKUD kabupaten/kota di Bank Banten merupakan hal yang sangat krusial, tidak hanya dari sisi bisnis, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan dan kepercayaan pemerintah daerah terhadap Bank Banten.

“Pada tahun 2025, saat Bank Banten mulai mengelola RKUD dari dua pemerintah daerah, dampaknya sudah sangat signifikan. Apalagi jika ke depan seluruh pemda di Banten bergabung,” jelasnya.

Senada dengan itu, Komisaris Utama Independen Bank Banten, Hoiruddin Hasibuan, menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI dan Kemendagri memberikan dukungan penuh terhadap upaya penempatan RKUD kabupaten/kota di Bank Banten sebagai langkah strategis memperkuat Bank Banten.