Kehadiran Pelabuhan Patimban yang disinergikan dengan Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat mengefisiensikan waktu dan biaya logistik. Khususnya untuk menekan biaya logistik nasional dan meningkatkan efisiensi biaya ekspor produk Indonesia ke luar negeri, seperti produk otomotif.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam dialog publik secara virtual dengan tema “Pelabuhan Patimban dan Kinerja Logistik Nasional” pada Jumat (27/11/2020).

Menhub mengatakan, lokasi Pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat berada di antara Jakarta – Cirebon dan dapat ditempuh melalui jalan tol, jalur Pantura, dan jalur kereta api.

“Secara lokasi, Patimban menjadi lokasi strategis. Kita juga punya Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok ini akan dikembangkan dan diharapkan dapat saling mengisi dengan Pelabuhan Patimban,” jelas Menhub.

Menhub mengungkapkan, keberadaan Pelabuhan Patimban juga dapat membuka sekitar 200 ribu lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar pelabuhan.

Hal senada diungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan, bahwa dalam menghadapi ASEAN Connectivity 2025, Pelabuhan Patimban diharapkan dapat berkolaborasi dengan Pelabuhan Tanjung Priok karena saat ini aksesibilitas waktu tempuh dari Kawasan Industri Jawa Barat ke Pelabuhan Tanjung Priok dapat mencapai 4-5 jam.

“Kawasan industri di Jawa Barat ke Patimban hanya 1-2 jam. Waktu tempuh ini lebih cepat, lebih efisien karena hemat bahan bakar dan dapat mengurangi beban lalu lintas ruas tol Jakarta-Cikampek,” jelas Luhut.

Luhut menambahkan, tujuan utama pembangunan Pelabuhan Patimban adalah untuk mengurangi existing traffic di Pelabuhan Tanjung Priok yang mengakomodir 52 persen dari lalu lintas kontainer internasional di Indonesia. Pelabuhan Patimban yang terkoneksi dengan jalan tol dapat mengangkat potensi pembangunan 10 kawasan industri prioritas di sepanjang Koridor Utara Jawa.

“Dengan proses distribusi yang lebih efektif dan efisien, maka pada akhirnya Pelabuhan Patimban dapat mendorong penurunan biaya logistik khususnya di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, hingga Jawa Tengah. Dengan komoditas utama pada tahap awal pengoperasian Pelabuhan Patimban untuk pasar otomotif, maka peran pelabuhan diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi khususnya dalam mendukung aktivitas perdagangan di bidang manufaktur.

Luhut juga mengatakan keberadaan Pelabuhan Patimban dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi antara lain mendukung kapasitas ekspor dan impor sebesar 16,5 juta Teus/tahun di tahun 2025, mendapatkan investasi Rp35 triliun dari JICA, dan dalam 10 tahun diharapkan membuka lapangan kerja hingga 4,3 juta.

“Pelabuhan Patimban direncanakan mulai beroperasi dengan soft launching untuk car terminal pada akhir tahun ini. Untuk itu diperlukan kerja keras dan sinergitas bersama antar kementerian/lembaga dan juga badan usaha serta investor,” tutup Luhut.

Sedangkan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan pihaknya siap mendukung upaya menjadikan Patimban sebagai sentra ekonomi baru.

Heru mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan teknis demi terlaksananya pelayanan kepabeanan di Pelabuhan Patimban dengan menyiapkan pelayanan dan fasilitas kepabeanan khusus di Patimban.

“Penataan Pelabuhan Patimban sudah sejalan dengan program National Logistic Ecosystem (NLE), sehingga semua aspek termasuk penataan ruang sudah dikolaborasikan dengan Kemenhub dan instansi terkait lainnya,” ujar Heru

Dalam kesempatan tersebut Menhub turut mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas inisiasinya melakukan pembangunan 13 kota baru di kawasan Cirebon, Patimban dan Majalengka (Rebana) Metropolitan serta rencana pembangunan sekolah Politeknik Kemaritiman atau Maritime School yang berlokasi berdekatan dengan kolam utama dari Pelabuhan Patimban.

“Pengembangan Pelabuhan Patimban tentunya membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan siap bersaing secara global. Dengan adanya sekolah ini diharapkan meningkatkan kemampuan SDM Indonesia, khususnya di sekitar kawasan, guna mendukung kebutuhan SDM Patimban,” ujar Menhub.

Untuk turut mendukung kebutuhan SDM pelayaran, Kemenhub melalui BPSDM Perhubungan memiliki 12 sekolah maritim yang tersebar di Indonesia dan mampu memproduksi sekitar 3.000 perwira jurusan pelaut dan perwira jurusan kepelabuhanan setiap tahun. (red)