Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar mengutarakan suplai oksigen di Kabupaten Tangerang aman. Hal ini disampaikan Bupati setelah mengikuti Rakor Kelangkaan Obat dan Oksigen Propinsi Banten yang digelar di Pendopo Kabupaten Tangerang, Jalan Kisamaun Kota Tangerang, Senin (12/7/2021).

Rapat dipimpin langsung Gubernur Banten Wahidin Halim, dengan agenda meminta laporan masing-masing kabupaten/kota tentang stok ketersediaan obat dan oksigen untuk penanganan pasien covid-19. Rakor ini selain diikuti oleh bupati/walikota juga dihadiri oleh unsur forkopimda.

“Tingkat penyebaran covid-19 di Propinsi Banten masih tinggi. Kurangnya informasi yang benar dan cepat tentang obat dan ketersediaan pasokan oksigen membuat kepanikan di masyarakat, untuk itu kita, hari ini menggelar rapat koordinasi untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat dalam mengantisipasi kelangkaan obat dan pasokan oksigen untuk pasien covid-19”, tutur WH.

Kajati dan para Kajari beserta seluruh jajarannya siap membantu mengkoordinir keamanan suplai dan distribusi oksigen. Beberapa tempat distributor oksigen baik kawasan industri Cilegon dan Cikande, suplai oksigen di Kabupaten Tangerang tidak ada masalah, hanya ketersediaan tabung dan regulatornya yang kurang.

“Sudah ada beberapa tempat di kawasan industri Cilegon dan Cikande, PT. Samator dan beberapa PT lainnya, jadi dibantu dikoordinir Kajati dan Kajari masing-masing, untuk suplai ketersediaan oxigen tidak ada masalah. Namun yang menjadi problem sekarang adalah ketersediaan tabung dan regulatornya. Untuk itu saat ini sedang dicari cara dan alat agar bisa memenuhi kebutuhan puskesmas dan rumah sakit yang membutuhkan tabung dan oksigen di Kabupaten Tangerang,” tutur Zaki.

Untuk pemantauan suplai dan distribusi oksigen, Dinas Kesehatan dan Asosiasi Rumah Sakit, termasuk juga jajaran Kajari dan penegak hukum akan ikut membantu pemantauan suplay oksigen ini di Kabupaten Tangerang.
Terkait masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Tangerang dalam protokol kesehatan, Bupati Zaki menghimbau masyarakat untuk tertib protokol kesehatan karena rumah sakit, klinik kesehatan dan puskesmas semua penuh. Bagi mereka yang melanggar, diambil tindakan tegas dengan mengambil KTP atau SIM dari pengelolanya, dan diberi surat peringatan keras. (RIK/WT)