Gubernur Banten Wahidin Halim meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Award 2019 yang diselenggarakan oleh INews TV untuk Kategori Kreatifitas Inovasi  Peningkatan Pendapatan Daerah pada Kamis (3/10/2019) yang disiarkan secara langsung dari Studio INews TV, Jakarta. Penghargaan diterima oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Opar Sohari.

Juri dalam penganugerahan apresiasi penghargaan ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Syafruddin dan  Penghargaan tersebut diberikan kepada  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dianggap berhasil dalam meningkatkan kemandirian daerah dengan terus melakukan inovasi dan kreatifitas dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dengan cara jemput bola, kemudahan pembayaran melalui sistem yang terintegrasi.

“Penghargaan ini menjadi kado terindah untuk Provinsi Banten di saat merayakan Ulang Tahun ke 19 dan  memang Banten adalah daerah startegis yang tidak hanya  berdekatan dengan DKI Jakarta, memiliki Bandar Udara  Internasional serta Pelabuhan, tapi juga mempunyai banyak potensi di bidang industri, pariwisata, budaya, hasil bumi dan lain sebagainya yang dapat digali sebagai potensi dalam meningkatkan PAD,” jelas Gubernur.

Namun, Gubernur tidak menampik bahwa penopang utama PAD di Banten adalah bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Oleh karenanya, selain terus menggali potensi pendapatan pajak maupun retribusi dari sektor lain, Pemprov Banten juga terus melakukan inovasi-inovasi dalam penggalian potensi pajak melalui PKB. Itu sebabnya semua perlu cara dan upaya dalam mempermudah pembayaran pajak bagi para wajib pajak, maupun dengan memberikan pembinaan secara intensif bagi penunggak pajak.

Sementara itu, Kepala Bapenda Prov Banten Opar Sohari menjelaskan jika berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2018, rasio PAD tertinggi berada di wilayah Jawa yang diikuti secara berturut-turut oleh wilayah Bali, NusaTenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua Maluku. Jumlah provinsi yang berada di atas rata-rata pada tahun 2018 sebanyak 15 provinsi. Daerah dengan rasio PAD tertinggi tidak mengalami perubahan namun nilai rasionya mengalami kenaikan sebesar 1,1%. Dalam perbandingan rasio PAD antar Provinsi, posisi Banten dari tahun ke tahun terus merangkak naik. Jika pada tahun sebelumnya Prov Banten berada di urutan ke-tiga dengan nilai rasio 57,9 persen dengan rata-rata rasio 33,9 persen, pada 2018 dan 2019 naik menjadi urutan kedua setelah DKI Jakarta dengan nilai rasio 59,7 persen dengan rata-rata rasio 35,2 persen.

Perbandingan PAD terhadap total pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan maka tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi, yang berarti bahwa belanja daerahnya semakin banyak didanai dari pendapatan asli daerahnya.

“Upaya selama ini dengan membangun aplikasi e-samsat, menambah gerai-gerai samsat yang dekat dengan masyarakat, pembayaran via ATM, minimarket dan marketplace online, dan juga  mobil dan motor Samling (Samsat keliling) yang selalu mobile hadir di tengah masyarakat. Dan untuk pembinaan, kami lakukan Samsat On The Road yang mendatangi wajib pajak langsung ke rumahnya, dan setiap tahun kami juga menggelar bulan panutan pajak yang membebaskan denda pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” jelasnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim juga menyatakan jika peningkatan PAD ini tentunya akan berdampak positif terhadap kemajuan Banten karena tentunya akan digunakan dalam setiap program pembangunan yang saat sekarang mulai banyak dirasakan masyarakat. (fid)