Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo pada kesempatan mengisi sebuah acara di Banten menyatakan ada indikasi tindak pidana korupsi yang sedang dibidik lembaganya. Patut diduga pernyataan tersebut berkaitan dengan salah satu dari empat figur kandidat yang menjadi peserta pilkada gubernur Banten. Meskipun ketua KPK itu tak menyebut secara langsung kandidat mana yang diduga terlibat kasus korupsi namun pernyataannya telah memancing reaksi dari banyak pihak dan dianggap memanaskan situasi.

Karenanya ketua KPK diminta untuk menuntaskan pernyataannya dan meredam bara yang kini menyala. Demikian pandangan pengamat politik Veri Muhlis Arifuzzaman dari Lembaga Survei Konsep Indonesia.

Veri menyatakan sebaiknya KPK menjelaskan maksud dan tujuan dari pernyataannya.

“Ini penting untuk kondisi politik yang sejuk dan tentram. Jangan sampai KPK dituduh berpolitik. KPK juga harusnya punya tanggungjawab moral kepada pemilih di Banten, agar mereka bisa memilih pemimpin yang bersih dan bebas korupsi,” demikian ujarnya.

Veri menyatakan dirinya sependapat dengan apa yang disampaikan Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, bahwa KPK tidak perlu menunda pemeriksaan kasus korupsi di Banten karena alasan pilkada. KPK harus sigap dan cepat mengusut kasus korupsi tersebut dan tidak bisa menjadikan pilkada sebagai tameng menunda pemeriksaan kasus korupsi di Banten.

Veri menyatakan, penting bagi KPK untuk memerankan diri sebagai lembaga yang mencegah munculnya pemimpin terpidana korupsi. Veri menegaskan sesungguhnya mudah bagi KPK untuk membuka informasi yang sudah diungkap sedikit itu, demi kepentingan rakyat Banten.

“Kalau ada diantara 4 figur calon, memang ada yang sedang dibidik atau diselidik seharusnya ungkap saja ke publik. Jangan sampai pemilih Banten salah pilih. Nggak tahunya yang dipilih itu jadi tersangka kemudian jadi terpidana setelah terpilih. Kasian rakyat Banten, harus fungsi pencegahan dijalankan di sini,” pungkas direktur  Konsepindo Reserach & Consulting tersebut. (kts)