Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Perubahan Postur Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (3/6).

”Dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi. Kita tahu kuartal pertama ekonomi kita hanya mampu tumbuh 2,97 persen,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pada kuartal kedua, ketiga, serta keempat, Pemerintah harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus, dan bahkan diharapkan pelan-pelan mulai bisa reborn.

”Karena itu saya minta semua skema program pemulihan ekonomi yang telah dirancang seperti subsidi bunga untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi,” imbuh Presiden.

Kemudian, Presiden menyampaikan juga terkait penjaminan kredit modal kerja, kemudian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan investasi pemerintah untuk modal kerja.

”Saya harapkan, saya minta dan saya ingin pastikan ini harus segera operasional di lapangan, segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Presiden. (rls)