Kemenkes: Pelayanan Penyakit Kronis Terus Diperluas

Penyakit kronis masih menjadi persoalan kesehatan di negeri ini. Dari laporan tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2022 menunjukkan sejumlah penyakit tak menular kategori katastrospik masih menjadi pembiayaan tertinggi pelayanan kesehatan di Indonesia. Posisi pertama ditempati oleh penyakit jantung dengan total biaya mencapai Rp12,14 triliun. Jumlah tersebut berasal dari sebanyak 15,5 juta kasus yang diklaim memakai BPJS Kesehatan.

Disusul penyakit kanker menduduki posisi kedua dengan beban biaya sebesar Rp4,5 triliun dari total 3,15 juta kasus. Kemudian, urutan ketiga ditempati oleh penyakit stroke yang menelan biaya sebanyak Rp3,24 triliun dengan 2,54 juta kasus.

Diikuti oleh penyakit gagal ginjal dengan klaim yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan sepanjang 2022 sebesar Rp2,16 triliun dari total 1,32 juta kasus. Lalu, disusul oleh penyakit hemofilia dan talasemia dengan total biaya masing-masing mencapai Rp640 miliar dan Rp615 miliar. Total beban biaya penyakit katastropik di BPJS Kesehatan mencapai Rp10,1 triliun pada kuartal I-2023.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Eva Susanti mengatakan, penyakit kardiovaskular atau jantung menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit stroke dengan 19,42 persen dan jantung iskemik (serangan jantung) dengan 14,38 persen.

Tidak hanya di Indonesia, kedua penyakit kardiovaskular tersebut juga menjadi perhatian dunia, karena penyakit jantung iskemik menyebabkan 16,17 persen kematian di dunia, sedangkan stroke menyebabkan 11,59 persen kematian di dunia.

Selain itu, sejumlah faktor risiko yang menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, merokok, dan obesitas, menduduki lima besar faktor risiko yang menyebabkan beban penyakit di Indonesia.

Menyikapi kondisi demikian, Kemenkes memperluas layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU) ke rumah sakit TNI, Polri, dan RS milik perguruan tinggi. Perluasan layanan ini bertujuan untuk memperbaiki mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit dan layanan penyakit prioritas nasional.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Azhar Jaya mengatakan, perluasan layanan KJSU sejalan dengan transformasi kesehatan nasional pada layanan rujukan.

Seiring menjawab tantangan masalah kesehatan di Indonesia, pada 2021 Kementerian Kesehatan menyusun strategi dan arah kebijakan bidang kesehatan yang adaptif dan responsif melalui transformasi sistem kesehatan, yang terdiri dari enam pilar.

Salah satu pilarnya adalah transformasi layanan rujukan, yaitu perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit dan layanan penyakit prioritas nasional. Perbaikan tersebut diwujudkan dengan pengembangan kemampuan layanan melalui pemenuhan ketersediaan alat kesehatan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penunjang layanan prioritas.

Untuk mendukung transformasi layanan rujukan tersebut, Kemenkes memerlukan kontribusi dari TNI, Polri, dan perguruan tinggi untuk menjadi bagian dari skema sistem rujukan dan jejaring pelayanan penyakit prioritas.

“Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, dengan memberikan dukungan pemenuhan alat kesehatan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak pada RS TNI, Polri, dan perguruan tinggi,” ujar dr. Azhar di Jakarta, Senin (1/1/2024).

Perluasan layanan KJSU ditetapkan pada 20 rumah sakit milik TNI, lima rumah sakit milik Polri, dan 11 rumah sakit milik perguruan tinggi negeri yang telah siap menerima alat kesehatan KJSU. Alat Kesehatan tersebut antara lain magnetic resonance imaging (MRI), USG doppler untuk pemeriksaan kondisi pembuluh darah dan alirannya, alat untuk prosedur endourologi, laser holmium yang digunakan untuk memecahkan batu saluran kemih, intra-aortic balloon pump (IABP) atau alat untuk meringankan beban kerja jantung memompa darah, Ekokardiografi (EKG) untuk pemeriksaan jantung menggunakan ultrasound, dan alat pemeriksaan imunohistokimia (IHK) untuk deteksi kanker payudara.

Beberapa alat kesehatan telah sampai di rumah sakit dan telah dipasang serta dilakukan uji fungsi. MRI 1,5 T di RS Universitas Udayana dan RS Pendidikan Universitas Padjadjaran. USG Doppler di RS Bhayangkara Medan, RS Bhayangkara Makassar, RS Bhayangkara TK II HS. Samsoeri Mertojoso Surabaya, RSU Bhayangkara Tk. II Sartika Asih, dan RSAU dr. M. Salamun. Laser holmium di RS Umum PAD Gatot Soebroto, RS Umum Bhayangkara Tk. I R.Said Sukanto, RS Umum AL Dr Mintoharjo, RSAL dr. Ramelan, dan RS Pusat AU dr. Esnawan Antariksa. IABP di RS Pendidikan Universitas Padjadjaran dan RS Pusat AU dr. Esnawan Antariksa.

Adapun, menurut Kemenkes, beberapa alat kesehatan yang lain secara bertahap sedang dan akan dikirim, dipasang, dan dilakukan uji fungsi di rumah sakit.