Ketua DPRD Banten Ikuti Operasi Kepatuhan PPKM Darurat Dikalanga Perusahaan

 Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengikuti kegiatan operasi kepatuhan masyarakat terhadap PPKM Darurat dikalanga perusahaan-perusahaan di Provinsi Banten, yang dilaksanakan di Kawasan Industri Banten Modern Cikande Industrial Estate (MCIE) pada Jumat (08/07/21).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol. Dr. Rudy Heriyanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Asep Nana Mulyana, Kasat PolPP Banten Agus Supriyadi, M.Si, serta unsur OPD lainnya.

Operasi kepatuhan PPKM darurat dikalangan perusahaan ini dilakukan dengan mendatangi 2 perusahaan yang ada di Kawasan Modern Cikande yaitu PT Bumi Tangerang Gas Industry dan PT Polyplex Films Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Andra Soni menjelaskan, bahwa kegiatan operasi ini dilakukan dalam upaya untuk mensukseskan PPKM Darurat yang di instruksikan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam operasi ini, dua perusahaan yang di datangi terpantau telah melaksanakan instruksi pemerintah dengan membatasi kegiatan dengan jumlah karyawan yang masuk di area pabrik sebanyak 25% dan pada bagian produksi sebanyak 50%.

“Kami bersama Kapolda, Kajati beserta jajaran dalam melaksanakan upaya suksesnya PPKM Darurat yang di perintahkan pemerintah pusat, kami mendatangi 2 pabrik. Dan alhamdulillah kami melihat mereka melaksanakan intruksi dari pemerintah untuk membatasi kegiatan di office dengan jumlah karyawan yang masuk sebanyak 25% dan pada sistim produksi dilakukan sistim shift dengan jumlah sebanyak 50%,” jelasnya.

Politik partai Gerindra ini menambahkan, bahwa pihaknya juga melakukan koordinasi dengan perusahaan terkait salah satunya yaitu dengan menawarkan untuk membantu proses vaksinasi di wilayah pabrik, walaupun perusahaan memiliki jalur vaksinasi mandiri, akan tetapi sebagai upaya mempercepat alokasi vaksin, Polda dan Kejati Banten menawarkan kepada perusahaan untuk membantu proses vaksinasinya.

“Kami juga berkoordinasi dengan Polda dan Kejati untuk menawarkan membantu proses vaksin untuk para pegawai pabrik, walau kita tau perusahaan juga punya jalur vaksin mandiri, namun guna mempercepat alokasi vaksin ini Polda dan Kejati menawarkan kepada perusahaan untuk dibantu proses vaksinasinya,” tuturnya. (red/rls)