Komisi I DPRD Banten Rakor Bersama OPD Mitra Kerja

Komisi I DPRD Banten melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banten, Satpol PP Banten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banten, Inspektorat Banten, dan KPID Banten dengan agenda pembahasan rencana kerja dan anggaran dalam APBD tahun anggaran 2021 serta pembahasan kerja RKUA – PPAS tahun anggaran 2022 diruang rapat Komisi I DPRD Banten Kamis, (5/8/2021)

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I H. Asep Hidayat didampingi wakil ketua komisi I A Cut Muthia, S.AP dan sekretaris Komisi I Hj. Ida Hamidah, S.IP serta Angota Komisi I Hj. Encop Sopia, S.Ag., M.A, H.Anda Suhanda S.E, Teguh Ista’al S.Kom, H. Madsuri S.H, H. Sofwan S.H.,M.H, Hj. Ella Silvia S.H.,M.H dan H. A. Jazuli Abdillah.

Dalam kesempatan ini ketua Badan Kesatuan dan Politik Banten Drs. Ade Ariyanto, M.Si menyampaikan, bahwa realisasi keuangan dan fisik Badan Kesatuan dan Politik Banten sampai bulan juli 2021 terdapat dua kategori yaitu belanja operasi dan belanja modal.

Dirinya memaparkan pula mengenai rencana anggaran program dan kegiatan tahun anggaran 2022 diantaranya yaitu, program penunjang umum urusan pemerintah daerah, program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, program peningkatan peran partai dan lembaga pendidikan melalui pengembangan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

Ditempat yang sama Ketua KPID Banten Ade Bujhaerimi, M.Pd juga mengenai realisasi rencana kerja dan anggaran KPID Banten tahun anggaran 2021 terdiri dari operasional yang dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pengadaan. “Selanjutnya yaitu program atau kegiatan yang terdiri dari bidang PS2P, bidang pengawasan isi siaran serta bidang kelembagaan,” tuturnya.

Sementara itu, H.Asep Hidayat selaku Ketua Komisi I DPRD Banten menyampaikan, harapannya agar apa yang disampaikan oleh para mitra yang hadir dalam rapat koordinasi ini dapat berkordinasi baik antara provinsi dengan kota dan kabupaten. (red/rls)