Eskalasi politik yang kian memanas pasca dugaan kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang berujung pada dugaan upaya pelengseran Presiden Joko Widodo menjadi perhatian khusus Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Rais Amm PBNU KH Ma’ruf Amin meminta agar seluruh elemen NU jangan tercecer, harus tetap solid.

“NU jangan tercecer. Apa yang terjadi ini murni kasus hukum perorangan, jadi jangan dibawa ke ranah politik,” katanya, saat Rapat Koordinasi PBNU yang dihadiri seluruh pengurus wilayah se- Indonesia, 25-26 November 2016.

Pada kesempatan itu KH Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa eksistensi NKRI tidak lepas dari perjuangan umat Islam Indonesia. Dengan demikian, Pancasila,  NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sudah final dan mengikat.

Umat Islam menurutnya sebagai bagian terbesar bangsa Indonesia justru memiliki tanggungjawab yang besar dalam memelihara keutuhan NKRI. Dan menjaga kebhinekaan dari segala bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam.

“Kesepakatan membentuk NKRI merupakan kesepakatan keagamaan (mas’uliyyah dinniyah), kesepakatan kebangsaan (mas’uliyyah wathoniyyah), yang bertujuan untuk memelihara keluruhan agama dan mengatur kesejahteraan hidup bersama,” paparnya.

Dijelaskan KH Ma’ruf, umat beragama sesama bagian warga bangsa yang terikat oleh komitmen kebangsaan, harus hidup berdampingan dengan prinsip kesepakatan (mu’ahadah/muwatsaqoh), bukan posisi saling memerangi (muqotalah/muharabah).

Terpisah Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Hery Haryanto Azumi menegaskan ada kelompok yang diduga  tidak menjaga  komitmen kebangsaan. Sehingg perlunya ada pelurusan kembali soal konsep kebangsaan.

“Rakor PBNU yang diselenggarakan ini merupakan salah satu sarana konsolidasi NU beserta elemennya menyikapi situasi terkini bangsa,” tandasnya. (sm/fid)