Pemerintah Gencarkan Vaksinasi, Legislator PKS Ini Ogah Pake Sinovac, Minta Merk Lain

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah menghentikan impor bahan baku vaksin Sinovac sampai ada hasil evaluasi efektifitas penggunaan vaksin buatan China itu secara menyeluruh.

Mulyanto menyayangkan sikap Pemerintah yang terus mengimpor vaksin Sinovac. Padahal beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand sudah menghentikan penggunaan Sinovac dan beralih ke vaksin yang efikasinya lebih baik.

“Bahkan China sebagai produsen Sinovac diketahui memborong vaksin Pfizer buatan Amerika. WHO menyebutkan efikasi vaksin Sinovac hanya 51 persen. Sementara BPOM menyebut 65 persen. Angka tersebut lebih kecil dibanding efikasi vaksin merek lain,” ungkapnya.

Sementara itu, imbuhnya, di tengah program vaksinasi yang tengah berjalan di Indonesia justru terjadi lonjakan gelombang kedua pandemi Covid-19.

“Jadi sangat wajar kalau kita meragukan efektivitas vaksin Sinovac tersebut. Secara ekonomi ini tidak optimal dengan anggaran yang kita gelontorkan untuk mengimpor vaksin. Jadi, Pemerintah perlu segera menyetop impor vaksin ini,” tegas Mulyanto.

Sebelumnya diketahui pertanggal 22 Juli 2021 Pemerintah kembali mendatangkan 8 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac. Dari pengiriman yang ke-29 ini total bahan baku vaksin Sinovac yang diterima Pemerintah berjumlah 123.500.280 dosis.

Bahan baku atau vaksin bulk ini akan diolah PT Bio Farma sebelum didistribusikan ke masyarakat sebagai vaksin jadi.

Menurut Mulyanto, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa vaksin yang digunakan selama ini efektif dalam menanggulangi Covid-19. Jika dinilai tidak efektif, sebaiknya segera diganti dengan merek lain yang lebih baik.

“Kita tidak ingin anggaran yang besar untuk pembelian vaksin impor terbuang sia-sia. Karena itu Pemerintah harus menyetop impor vaksin Sinovac ini, sampai diperoleh hasil evaluasi secara komprehensif. Kalaupun harus impor, maka vaksin yang dipilih haruslah yang berkualitas. Vaksin yang tingkat efikasinya tinggi. Toh anggaran yang disediakan negara untuk pengadaan vaksin tidak sedikit,” tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Mulyanto menambahkan Pemerintan jangan tergantung dan mengandalkan satu merek vaksin. Sementara di dunia tersedia pilihan merek vaksin yang lebih baik. Jangan terkesan Pemerintah tunduk pada kepentingan pihak tertentu dalam hal pembelian vaksin ini. Pemerintah harus memikirkan dan mengedepankan keselamatan rakyat.

“Kalau sekarang masyarakat melihatnya, Pemerintah seperti didikte mafia impor,” tandas Mulyanto.

Diberitakan sebelumnya, WHO telah memvalidasi penggunaan darurat Vaksin Sinovac pada Selasa (1/6).

Seperti juga yang telah diutarakan Direktur Jenderal WHO bahwa penambahan Sinovac ke dalam EUL akan semakin membuka kesetaraan akses terhadap vaksin. Vaksin Sinovac akan juga didapatkan melalui Covax Facility, kerjasama antarnegara yang memastikan kesetaraan akses terhadap vaksin.

Selain Sinovac, WHO telah menerbitkan Daftar Penggunaan Darurat (EUL) untuk vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna dan Sinopharm. (red)