Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat pertama Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2024 tingkat Provinsi Banten.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam acara Penyerahan Penghargaan Pengawasan Kearsipan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Gerakan Sadar Tertib Arsip, yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (26/8/2025).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tangerang, Nurul Hayati Menjelaskan bahwa acara tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten dan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam penyelenggaraan kearsipan yang tertib, profesional, serta sesuai dengan standar nasional kearsipan. Nurul Hayati menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih Kabupaten Tangerang.

“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga tertib arsip. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa Kabupaten Tangerang mampu menghadirkan tata kelola arsip yang profesional, transparan, dan akuntabel. Arsip bukan hanya dokumen, tetapi juga memori kolektif daerah yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi digital dan memprioritaskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan.

“Ke depan, kami berkomitmen memperkuat pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi digital agar lebih efektif, efisien, dan mudah diakses. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan juga menjadi prioritas, karena keberhasilan pengelolaan arsip sangat bergantung pada kompetensi dan dedikasi para pengelolanya,” ucapnya.

Dengan raihan peringkat pertama ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang menegaskan keseriusannya dalam membangun sistem kearsipan yang handal. Tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat secara optimal.