Kisruh yang melanda Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penangkapan Akil Mochtar selaku orang nomor satu di lembaga tinggi negara itu, dianggap tidak berpengaruh ke Tangerang selatan (Tangsel).

Roda pemerintahan di Tangsel tetap dapat berjalan seperti biasa, karena tidak melibatkan langsung pejabat tinggi daerah setempat.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Dedi Rafidi, Minggu (6/10/2013).

Menurut Dedi, sejumlah orang yang tersandung masalah hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus Ketua MK, tidak melibatkan pejabat tinggi daerah Kota Tangsel.

Termasuk dua orang sipil yang terlibat, S berprofesi sebagai pengacara dan TCW (suami Walikota Tangsel) berprofesi sebagai pengusaha.

“Yang berperkara kan profesinya. Bukan birokrat Tangsel, hanya sebagai pengusaha aja. Itu pesan yang disampaikan Ibu Walikota (Airin Rachmi Diany) kepada saya untuk disampaikan ke masyarakat,” kata Dedi.

Menurut Dedi, daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini tengah bersiap-siap merayakan Hari Ulang Tahun ke-5 yang jatuh pada akhir November mendatang.

“Seluruh aparatur Pamong Praja di Kota Tangsel akan terus bekerja maksimal untuk melayani masyarakat. Sebaliknya, masyarakat jangan terprovokasi,” ujar Dedi.(yud/kbr6)