Banda Aceh dan Pemkot Tangsel Saling Bertukar Teknologi Informasi

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, mengikutsertakan Asssisten III, Kepala DPPKAD, Kepala Bapeda, Kabag Pembangunan, dan Tim TI Kota Banda Aceh. Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menerima secara langsung kunjungan tersebut, didampingi oleh Plt. Sekda Muhamad, Staf ahli, Assisten Kesejahteraan Sosial, Kepala DPPKAD, Kabag Pengelolaan TI, dan Pejabat lainnya.

Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan jika kedatangannya ke Tangsel ingin belajar lebih jauh tentang Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (Simral). Hal tersebut mengingat  aplikasi Simral telah berhasil diterapkan di Kota Tangerang Selatan.

Aplikasi Simral meliputi seluruh aspek pembangunan mulai dari perencanaan yang diawali dari kegiatan Musrenbang, penyusunan KUA-PPAS, penyusunan RAPBD dan RKA, penyusunan APBD dan DPA, penatausahaan keuangan yang terdiri proses pembuatan SPP-SPM, SP2D, Buku Besar, sampai pada penyusunan laporan akuntansi yang telah berbasis akrual.

“Kami sudah lama mendengar bahwa Tangsel telah berhasil menerapkan aplikasi ini, dan telah memerintah SKPD terkait untuk mengadopsi untuk diterapkan di Kota Banda Aceh.” jelas Walikota Illiza.

 Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany menyambut baik kunjungan ini dan berharap jajaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk juga dapat mengambil pelajaran atas prestasi yang juga telah banyak diraih Kota Banda Aceh. “Banyak prestasi yang diperoleh Banda Aceh. seharusnya kita juga melakukan kunjungan ke Kota Banda Aceh” ungkap Walikota Airin.

Dalam acara kunjungan ini dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kota Tangerang Selatan dan Kota Banda Aceh. “Kami berharap agar MoU ini juga ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antar Kepala SKPD dari masing-masing Pemerintah Kota,” terang Walikota Airin.

Sementara itu Kepala DPPKAD Kota Tangerang Selatan Uus Kusnadi mempresentasikan cara kerja Simral yang demikian strategis dan banyak membantu kinerja pengelolaan keuangan daerah. “Simral ini sudah dilihat proses kerjanya oleh BPK dan Kementerian Dalam Negeri dan akan dijadikan model untuk diterapkan di seluruh daerah.” terang Uus.

“Dengan menggunakan Simral maka pengelolaan keuangan terkendali dengan baik. Dinas tidak bisa lagi menutupi apabila tingkat serapan anggarannya rendah karena sewaktu-waktu walikota bisa mengecek real time. Demikian juga pada saat proses penyusunan RKA dan DPA semua dapat dicek by online” beber Uus.

Pada bagian lain, Kepala Bagian Pengelola TI Setda Aplahunnajat menambahkan bahwa Aplikasi Simral ini dibangun oleh Tim dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) pada Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) yang sudah eksisting ada dan siap dipakai oleh Pemerintah Daerah. Namun ketika ada kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan alur kerja sistem, maka selama masih sesuai dengan ketentuan Peraturan yang ada, maka Sistem akan disesuaikan atau dicostumisasi.

Apabila terdapat kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan alur kerja yang terdapat pada Simral, maka digelar FGD. “diskusinya mungkin cuma 1 jam atau setengah jam, tapi tindak lanjut melakukan costumisasi hasil kesepakatan FGD bisa beberapa hari.” jelas Aplah.

Misalkan alur kerja pada Simral menetapkan bahwa satu kegiatan terdiri dari satu tolok ukur, lalu kebijakan daerah menetapkan satu kegiatan terdiri dari beberapa tolok ukur, maka sistem akan diubah menyesuaikan dengan keinginan daerah, lanjut Aplah.

Demikian banyak hal yang harus dijelaskan terkait dengan aplikasi Simral ini, kedua Pimpinan Daerah tersebut akhirnya menyepakati dan memerintahkan masing-masing jajarannya untuk melanjutkan diskusi. (ris/hms/fid)