Dampak dari fenomena perubahan iklim yang tengah terjadi saat ini semakin mengkhawatirkan, seperti terjadinya peningkatan suhu udara, kenaikan permukaan laut, hingga cuaca dan iklim ekstrem yang makin sering terjadi dan berisiko. Kondisi ini semakin tidak menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara agraris dan kepulauan.

Hal ini disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada Peringatan Hari Meteorologi Dunia ke-72 Tahun 2022, Rabu (30/03/2022) secara daring.

“Sebagai negara agraris dan kepulauan, Indonesia makin tidak diuntungkan dari dampak perubahan iklim ini. Frekuensi, intensitas, dan durasi bencana geohidrometeorologi akan makin meningkat. Daya adaptabilitas tanaman dan produktivitas tanaman semakin menurun, dan ini akan mengancam ketahanan pangan di negara kita,” ujar Presiden.

Oleh karena itu, dalam peringatan yang mengusung tema “Expose Nasional Monitoring dan Adaptasi Perubahan Iklim 2022” ini Kepala Negara pun menyampaikan sejumlah arahan terkait penanganan perubahan iklim.

“Pertama, perhatikan dengan sangat serius informasi cuaca dan perubahan iklim yang diberikan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) dan instansi terkait lainnya. Kemudian formulasikan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan cepat, serta siapkan penanganan yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim,” tegasnya.

Kedua, Presiden meminta jajaran terkait untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang andal di seluruh daerah dengan menyediakan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara cepat dan akurat. Ini sangat dibutuhkan untuk menyusun mitigasi yang andal dan terukur.

“Manfaatkan artificial intelligence, big data, dan metode asimilasi in situ, technology high performance computing, dan lakukan inovasi teknologi rekayasa sosial dan cara-cara kreatif untuk membangun kesadaran, membangun ketangguhan, membangun partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Ketiga, Kepala Negara menekankan pentingnya untuk menumbuhkan sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan dengan melakukan edukasi, literasi, dan advokasi berkelanjutan. Presiden menegaskan, kapasitas dan ketangguhan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus terus ditingkatkan agar masyarakat mampu merespons dengan cepat potensi risiko bencana.

“Petani dan nelayan sebagai kelompok rentan terhadap dampak perubahan iklim harus kita berikan pemahaman, kita tingkatkan pengetahuannya agar memiliki kemampuan beradaptasi pada perubahan iklim, tetap dapat bekerja dengan produktif dan aman untuk menjaga ketahanan pangan kita,” imbuhnya.

Selanjutnya, Presiden juga memerintahkan kepada BMKG untuk memperkuat kolaborasi dengan pihak-pihak terkait.

“Bangun ketangguhan dengan melibatkan berbagai pihak, kolaborasi lintas kementerian/lembaga, kolaborasi dengan swasta dan organisasi sosial, dan berbagai elemen bangsa dalam adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim ini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menekankan agar penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction ke-7 pada bulan Mei nanti di Indonesia dijadikan sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan Indonesia dalam upaya pengurangan risiko kebencanaan.

“Saya berharap forum dunia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjukkan pada dunia bahwa negara kita adalah salah satu center of knowledge terbaik dalam pengurangan risiko kebencanaan, termasuk dalam mitigasi multi bencana geohidrometeorologi,” tandasnya. (sk/rls/fid)