Politisi PDI Perjuangan Asep Rahmatullah Pimpin DPRD Banten

Politisi PDI Perjuangan Asep Rahmatullah, resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Banten di gedung DPRD Banten, Selasa, 21 Oktober 2014. Selain Asep, pada waktu yang bersamaan juga dilantik empat wakil ketua DPRD Banten. Asep akan memimpin DPRD Banten Periode 2014-2019 mendatang bersama Nur’aini dari partai Demokrat, Muflichah dari PPP, Ali Zamroni dari Gerindra, dan SM Hartono dari Partai Golkar.

Sebelum dilantik, Asep telah menjadi ketua sementara. Pada pidato perdananya dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD ia menyampaikan harapan rekam jejaknya pada saat menjadi ketua sementara menjadi pelajaran untuk menjalankan tugas selanjutnya.

“Semoga apa yang sudah saya lakukan ketika menjadi ketua sementara dapat memberi manfaat bagi kepentingan rakyat,” ungkap Asep.

Asep Rahmatulloh mengajak para anggota dewan yang baru untuk meningkatkan disiplin sebagai anggota dewan dalam menjalankan rapat.

“Nanti kita minta Badan Kehormatan Dewan untuk melakukan pengawasan disiplin secara intensif. Jika ada yang melanggar sanksinya nanti diserahkan ke partai masing-masing,” kata Asep Rahmatulloh usai dilantik sebagai Ketua DPRD Banten dalam rapat paripurna DPRD Banten di Serang, Selasa.

Menurut Asep, agenda selanjutnya setelah pelantikan pimpinan, DPRD Banten akan melanjutkan rapat paripurna untuk penyusunan tata tertib (Tatib), pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), seperti Komisi-komisi, Badan Musyawarah dan juga badan anggaran.

Menurut Asep,  fungsi DPRD memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan mengelola potensi ekonomi Banten yang cukup tinggi, untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat Banten.

“Untuk mengelola potensi ekonomi dan sumber daya alam yang besar di Banten, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sehingga perlu kerja sama dan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif,” katanya.

Sementara itu Plt Gubernur Banten Rano Karno mengajak seluruh anggota DPRD Banten periode 2014-2019 untuk meningkatkan kerja sama yang baik, antara legislatif dan eksekutif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Amanah dan tanggung jawab demi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, ada pada pundak kita masing-masing. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Rano. (ant/rb/kt)