Presiden Joko Widodo kembali mendorong pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai puluhan juta pelaku usaha. Saat memimpin rapat terbatas yang membahas tentang program pemberdayaan UMKM untuk tahun 2020 mendatang, Presiden juga menuntut komitmen jajarannya terhadap dukungan bagi para pelaku UMKM dan produk-produk lokal.
Dalam arahannya, Kepala Negara meminta jajarannya untuk banyak melibatkan pelaku UMKM dalam mengisi rantai pasok di sejumah sektor seperti konstruksi, otomotif, hingga telekomunikasi. Menurutnya, produk-produk UMKM yang sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan lebih jauh harus diberikan ruang yang lebih besar di sentra-sentra ekonomi di Tanah Air.
“Produk-produk UMKM juga diberikan ruang untuk masuk dan disiapkan ke lima destinasi wisata baru. Disiapkan terlebih dahulu mulai dari sekarang sehingga saat barang (destinasi wisata) itu jadi mereka sudah bisa masuk. UMKM juga harus mengisi sentra-sentra ekonomi di kawasan infrastruktur yang baru yang telah dibangun,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
Presiden kembali menyinggung soal area beristirahat di sekitar jalan-jalan tol yang juga harus dapat dijadikan sebagai etalase produk-produk lokal dan unggulan daerah setempat. Kepala Negara tak ingin produk-produk lokal kita justru kalah bersaing dengan produk dari luar negeri oleh karena ketiadaan fasilitas dan ruang yang diberikan untuk mereka berkembang.
“Karena yang lalu-lalu kita lihat rest area itu pasti isinya kalau kopi (merek) ya kopi itu, kalau ayam ya ayam itu. Enggak usah saya sebutkan, saya kira Bapak dan Ibu tahu semua. Ini mulai harus digeser dengan produk-produk lokal. Ayam lokal (gerai makanan) banyak sekarang, kopi lokal yang bagus juga banyak sekarang ini,” lata Presiden.
“Inilah komitmen. Harus menjadi komitmen kita bersama. Kalau bangun rest area, nanti jalan tol dari Lampung ke Aceh itu ada berapa rest area? Pasang dong brand-brand lokal kita,” imbuhnya.
Sementara dari sisi anggaran dan program untuk pemberdayaan UMKM, Presiden memandang bahwa program-program tersebut masih dirasakan kurang maksimal untuk dapat menyentuh puluhan juta pelaku UMKM di Tanah Air. Satu hal yang paling mendasar seperti disinggung oleh Presiden ialah bahwa program-program tersebut tersebar di kurang lebih 18 kementerian dan lembaga. Akibatnya, sasaran program menjadi tidak fokus dan sulit menyasar para pelaku UMKM dengan baik.
“Karena itu saya ingin menegaskan lagi pentingnya one gate policy. Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri sehingga pemberdayaan UMKM betul-betul terintegrasi, terpadu, baik dalam menentukan sektor prioritas, langkah-langkah strategis, maupun desain pembiayaan,” ucapnya.
Menurutnya, permasalahan yang dihadapi pemerintah terkait program-program tersebut bukanlah soal pembiayaan. Saat ini, pemerintah sudah cukup banyak mengalokasikan anggarannya untuk pemberdayaan dan peningkatan UMKM, salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat yang pada tahun 2020 mendatang memiliki total plafon sebesar Rp190 triliun dan akan terus meningkat tiap tahunnya. Selain KUR, pemerintah juga memiliki skema-skema pembiayaan lain yang jumlahnya juga cukup besar.
“Titik masalahnya bukan lagi soal pembiayaan. Tapi justru saya mendengar banyak keluhan dari mereka karena sulit penyalurannya. Padahal di sisi lain kita punya jutaan UMKM yang membutuhkan modal usaha untuk naik kelas. Jadi masalahnya ada di mana? Inilah yang harus kita cari,” tuturnya.
