Provinsi Banten Integrasikan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Banten Virgojanti membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penanganan Stunting di Provinsi Banten bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Aula Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (29/3/2023).

Turut mendampingi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) M Mahdani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Sitti Ma’ani Nina, perwakilan dari OPD Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta beberapa stakeholder lainnya.

Plh Sekda Banten Virgojanti mengungkapkan, Rakor ini dilaksanakan agar berbagai langkah dan program yang kita lakukan terintegrasi terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Jika semuanya sudah terintegrasi dan terpadu, maka percepatan upaya penanganan itu bisa dilakukan lebih cepat.

“Karena ini merupakan program komitmen bersama dari mulai Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai tingkat Desa, apalagi ini sudah menjadi program mandatory dimana tahun 2024 nanti Pemerintah Pusat menargetkan angka stunting sebesar 14 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen untuk Nasional,” ucapnya.

Virgojanti meminta agar seluruh Kabupaten dan Kota termasuk Provinsi, memfokuskan penanganan stunting pada 8 aksi konvergensi seperti analisa situasi, rencana kegiatan, rembug stunting, Perbup/Perwal tentang peran Desa, kader pembangunan manusia, manajemen data, pengukuran, publikasi, serta review kinerja tahunan.

Pemprov Banten, lanjutnya, sudah mulai dari penanganan gizinya yang diberikan kepada anak-anak, 1.000 hari pertama usia kehidupan, asupan gizi ibu hamil sampai edukasi kepada remaja putri pra nikah.

“Selain persoalan gizi, melalui gerakan birokrasi berdampak, Bapak Pj Gubernur Banten mendorong seluruh OPD agar melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kedua hal di atas, seperti program sanitasi bersih yang bisa dilakukan oleh Dinas PUPR atau Dinas Perkim termasuk penunjang jalan lingkungan,” jelasnya.

Dikatakan Virgojanti, saat ini angka stunting Provinsi Banten sudah menurun di angka 20 persen. Ada Pekerjaan Rumah 6 persen lagi untuk bisa mencapai target 14 persen pada tahun 2024. Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem Provinsi Banten sudah mencapai 1,18 persen, tinggal sedikit lagi menuju target Nasional.

“Melalui program yang terintegrasi dan terpadu, saya optimis Provinsi Banten akan mencapai target Nasional, bahkan bisa di bawah Nasional,” pungkasnya.