Guna menenangkan nilai tukar mata uang dollar AS dan memperkuat nilai tukar rupiah, pemerintah memutuskan untuk menunda sejumlah proyek pembangunan listrik di Pulau Jawa.

“Kami reschedule beberapa proyek listrik mungkin enam bulan atau satu tahun. Kami mau menenangkan dulu masalah currency ini,” kata Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan kepada wartawan usai menghadiri Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) Forum Negara Kepulauan dan Pulau (AIS) ke-2 di Jakarta, Kamis (6/9) pagi.

Penundaan ini, menurut Menko Kemaritiman, dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan impor komponen yang menyebabkan defisit transaksi perdagangan, dan membuat nilai tukar rupiah terus melemah.

Menko Perekonomian mensinyalir perusahaan pembangkit listrik tidak menaati kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga impor komponen melambung.

Menko Perekonomian Luhut B. Pandjaitan tidak menyebutkan proyek mana saja yang akan ditunda. Ia hanya memastikan jumlahnya nanti dibatasi oleh proyek-proyek kelistrikan yang belum mencapai penyelesaian pembiayaan atau financial close.

“Jadi yang sudah financial close akan terus (berjalan),” tegas Luhut.

Proyek kelistrikan yang belum mencapai financial close  diperkirakan mencapai sekitar 15.200 MW, yang awalnya ditargetkan selesai pada 2019. Namun akhirnya ditunda hingga 2021-2026.

Penundaan pembangunan proyek pembangkit listrik ini diyakini tidak akan mempengaruhi target kelistrikan yang kini akan mencapai pada akhir 2019. (sk/fid)