Nasional

Selandia Baru Perkuat Komitmen Kedaulatan Indonesia di Pasifik

Rabu, 31 Juli 2024 / 21:18 WIB

Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi atas konsistensi dukungan Selandia Baru bagi kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, serta pernyataan kesiapan Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama dengan Selandia Baru dalam konteks pemajuan kerja sama ekonomi dan pembangunan di Pasifik. Hal ini disampaikan Menteri Luar (Menlu) Negeri Retno L.P Marsudi pada pertemuan bilateral dengan Deputy Prime Minister/Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters dalam Joint Ministerial Commission (JMC) di Auckland (30/7).

“Selandia Baru adalah salah satu mitra penting Indonesia di Pasifik, baik dalam konteks bilateral maupun kawasan, terutama dalam kerja sama Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Tahun ini, hubungan bilateral RI-Selandia Baru memasuki usia 66 tahun,” tegas Menlu Retno.

Pertemuan JMC kali ini membahas isu-isu bilateral, kawasan, dan dunia, termasuk isu Myanmar dan Palestina. Menlu RI menekankan di awal pertemuan bahwa Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera merupakan kunci dari Indo-Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera pula. Indo-Pasifik yang damai tidak dapat dicapai sendirian oleh satu negara, namun memerlukan kerja sama dan kolaborasi dari banyak negara. Sementara, Kemitraan Komprehensif kedua negara telah memasuki usia setengah dekade.

Terkait kerja sama bilateral, Kedua Menlu membahas enam hal utama:

Pertama, people-to-people contact adalah elemen penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Selandia Baru. Kedua negara baru saja memfinalisasi Amendment Protocol of the Education Arrangement yang siap untuk ditandatangani. Selain itu, proposal kesepakatan Working Holiday Visa tengah dibahas.

Kedua, terkait perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi, tercatat volume perdagangan kedua negara meningkat lebih dari 13 persen dalam lima tahun terakhir, menurun di tahun terakhir, sehingga kerja keras perlu terus dilakukan.

Kerja sama perdagangan, investasi, dan ekonomi yang dibahas yaitu:

Penandatanganan pengaturan karantina yang diharapkan dapat memajukan perdagangan produk pertanian.
Manfaatkan skema Regional Seasonal Employment (RSE) untuk mengirim tenaga kerja musiman perkebunan ke Selandia Baru.
Kerja sama di sektor halal dan peningkatan investasi di sektor energi, wisata, dan ketahanan pangan.
Komitmen pendanaan 15,7 juta NZD untuk kerja sama energi geothermal dalam skema Indonesia-Aotearoa New Zealand Geothermal Energy Programme/PINZ.

Ketiga, terkait kerja sama pembangunan telah ditandatangani Statement of Partnership untuk tahun 2024-2026 antara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan New Zealand dan BAPPENAS. Selain itu, Indonesia mengajak Selandia Baru bekerja sama dalam pengembangan proyek triangular di kawasan Pasifik, termasuk Pusat Pelatihan Pertanian Regional di Raki-Raki, Fiji.

Keempat, terkait kerja sama keamanan kedua Menlu membahas penanganan kejahatan lintas batas, kontra-terorisme, keamanan siber dan maritim, serta dunia bebas senjata nuklir, serta bertukar pikiran tentang ancaman keamanan non tradisional. Lebih lanjut, dibahas Bilateral Defence Talk akan diselenggarakan di Jakarta pada September mendatang.

Kelima, terkait pemajuan HAM, kedua negara sepakat bekerja sama memajukan HAM, terutama melalui mekanisme Dewan HAM. Lebih lanjut, Menlu RI menyampaikan apresiasi atas dukungan Selandia Baru bagi pencalonan Indonesia di Dewan HAM tahun lalu.

Keenam, kedua Menlu membahas berbagai kerja sama lingkungan:

Kerja sama di bidang energi geotermal melalui proyek Kamojang di Garut sejak tahun 1970an.
Kerja sama untuk mencapai target emisi nol karbon sebelum 2060.
Penandatanganan MoU kerja sama di bidang energi terbarukan dan konservasi energi pada bulan September mendatang.

Selain isu bilateral, kedua Menlu juga membahas isu-isu kawasan dan global, termasuk pembahasan kembali pameran Pacific Exposition yang pertama kali dilakukan bersama lima tahun lalu, komitmen Indonesia terhadap Pasifik melalui penguatan kolaborasi dengan MSG dan PIF, serta dukungan Selandia Baru dalam proses aplikasi keanggotaan Indonesia di OECD.

Pada akhir pertemuan, kedua Menlu menandatangani dokumen Plan of Action of the Indonesia – New Zealand Comprehensive Partnership for the Period 2025-2029, yang berisi berbagai isu prioritas dan kerja sama konkret di bawah kerangka Kemitraan Komprehensif kedua negara.