Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berusaha meningkatkan kinerja layanan pertanahan demi mempersempit gerak sindikat mafia tanah. Seperti yang diutarakan oleh Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN pada siaran langsung bersama CNBC Indonesia TV (17/02/2021), saat ini Kementerian ATR/BPN senantiasa memperbaiki diri dan melakukan banyak langkah strategi.

Strategi pertama dimulai dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yakni pendaftaran bidang tanah di seluruh Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan dokumen pertanahan digital. Dokumen pertanahan digital ini nantinya akan menjadi pencadangan data sehingga tak mudah dipalsukan karena data terekam dengan baik. Setelah itu, mulai perkenalan dan implementasi sertipikat tanah elektronik secara bertahap.

Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa program sertipikat tanah elektronik ini akan dimulai dari tanah instansi pemerintah, BUMN lalu baru ke daerah-daerah milik masyarakat yang dirasa sudah siap kelengkapan datanya. “Jadi, masyarakat tak perlu khawatir perihal narasi penarikan sertipikat tanah, karena sertipikat tanah yang ada tetap berlaku,” tutur Sofyan A. Djalil.

Selain sertipikat elektronik, sebelumnya Kementerian ATR/BPN juga telah meluncurkan layanan pertanahan elektronik yakni, layanan pengecekan tanah, zona nilai tanah, hak tanggungan elektronik dan roya elektronik. Hal ini cukup efektif dalam meningkatkan kinerja Kementerian ATR/BPN karena mengurangi penumpukan antrean layanan pertanahan. “Semenjak kami menerapkan layanan ini, antrean di kantor BPN berkurang 30-40 persen,” tambah Sofyan A. Djalil.

Ketika ditanya perihal efektivitas sertipikat tanah elektronik dalam memberantas mafia tanah, Sofyan A. Djalil mengaku optimis. Menurut Sofyan A. Djalil, celah dari penipuan atau pemalsuan sertipikat tanah mayoritas berasal dari aktivitas jual beli tanah. Biasanya, saat jual beli berlangsung, sertipikat tanah yang asli berpindah tangan dan itulah celah pemalsuan sertipikat dimulai. Ketika sertipikat tanah elektronik telah siap dan meluas sepenuhnya di Indonesia, pemalsuan sertipikat bisa dihindari. “Ketika sertipikat elektronik sudah ada, masyarakat tetap memegang sertipikat yang asli namun sudah berstempel resmi dari BPN,” tutur Sofyan A. Djalil.

Sofyan A. Djalil juga senantiasa berpesan kepada masyarakat untuk terus waspada terhadap sindikat mafia tanah, jangan sampai sertipikat tanah yang asli berpindah tangan tanpa pengawasan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk memastikan kredibilitas makelar tanah dan PPAT ketika akan melakukan aktivitas jual beli tanah agar terhindar dari penipuan mafia tanah. (rls/fid)