Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, mendesak penggunaan anggaran cadangan kementan untuk pencegahan wabah PMK. Klaim Kementerian Pertanian mengenai terkendalinya penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang menyerang hewan ternak di sejumlah wilayah semakin tidak terbukti.

Faktanya, kata Slamet, saat ini semakin banyak laporan kasus baru PMK di sejumlah wilayah wilayah.

“Sejauh ini PMK telah masuk ke 17 provinsi, meskipun dengan kondisi yang berbeda-beda dan diprediksi kemungkinan akan terus bertambah jika belum ada upaya serius dalam membatasi penyebaran wabah tersebut,” ujar Slamet.

“Sejumlah pihak menunding Kementerian Pertanian tidak serius mencegah penyebaran wabah PMK, hal itu didasari terus bertambahnya laporan mengenai wabah PMK yang menyerang hewan ternak milik masyarakat di beberapa wilayah khususnya di pulau Jawa,” imbuhnya.

Anggota Komisi IV DPR RI itu, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis, khsususnya dalam mempersiapkan anggaran pencegahan penyebaran wabah PMK.

“Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi wabah PMK, sekaligus hadir di tengah para peternak yang terdampak musibah, kami mendesak presiden Jokowi memerintahkan kepada menteri keuangan, untuk membuka anggaran Automatic adjusment di kementan, agar digunakan untuk menyelesaikan wabah ini,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jum’at (10/6/2022).

Menurut Slamet, hal ini menjadi ukuran sangat sederhana, apakah pemerintah serius atau tidak dalam menyelesaikan wabah PMK.

“Anggaran yang dibutuhkan 4 triliun untuk rakyat dan menjaga stabilitas peternakan Indonesia, anggaran 4T itu kecil,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam APBN tahun 2022 terdapat anggaran cadangan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp 4 triliun, yang dialokasikan diawal pembahasan melalui automatic adjustment pada RAPBN 2022.

Namun anggaran ini memiliki syarat dan ketentuan berlaku, dimana penggunaannya harus sesuai dengan nomenklatur yang sudah diatur sebelumnya.

Alumni Kedokteran Hewan Universitas Udayana Bali ini, juga mengatakan, bahwa persiapan anggaran menjadi sangat krusial, sebab penanganan PMK yang paling efektif berdasarkan ilmu pengetahuan adalah dimusnahkan (eradikasi), lalu hewan yang belum terjangkit virus PMK harus diberi vaksin.

“Skema-skema seperti ini seharusnya sudah mulai diperhitungkan oleh Kementan jika harus memusnahkan hewan ternak yang terjangkit, maka pemerintah harus memberikan ganti rugi kepada para peternak sebagai bentuk tanggungjawab negara, lalu jika harus membeli vaksin, maka Kementan harus segera melakukan pengadaan vaksin sebelum penyebaran PMK ini semakin parah,” pungkasnya. (red)