Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia yang cepat pascaterdampak pandemi COVID-19 telah berhasil membawa Indonesia naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) di tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/08/2023).

“Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat dan konsisten pascapandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5 persen.

“Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Semester I-2023, ekonomi nasional tumbuh 5,1 persen. Inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1 persen sampai dengan Juli 2023,” ujarnya.

Sementara tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023. Kemudian tingkat kemiskinan juga terus menurun hingga menjadi 9,36 persen pada Maret 2023. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.

Selain itu, Presiden menyampaikan, kebijakan fiskal Indonesia juga termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia juga lebih rendah dibandingkan sejumlah negara, seperti Malaysia yang sebesar 66,3 persen, Tiongkok 77,1 persen, dan India 83,1 persen.

“Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7 persen PDB di tahun 2021 menjadi 37,8 persen per Juli 2023,” ujarnya

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya strategi dan kebijakan yang tepat dalam menghadapi perubahan lanskap global yang sangat cepat, khususnya karena pergeseran geopolitik. Kondisi ini dapat menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia.

“Konstelasi global harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif. Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan hari ini dan ke depan. Ketahanan pangan dan energi serta transformasi manufaktur menjadi sangat penting. Di sisi lain, industri pertahanan harus dibangun secara kompetitif untuk menjawab kebutuhan pertahanan keamanan Indonesia,” ujar Presiden.

Kepala Negara menambahkan, saat ini dunia juga dihadapkan pada potensi krisis akibat perubahan iklim. Untuk itu, transisi ke penggunaan energi hijau perlu dilaksanakan secara progresif, namun tetap adil dan terjangkau.

“Potensi nilai ekonomi hayati Indonesia harus kita manfaatkan sebagai faktor penting dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi ekonomi hijau di dalam negeri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Presiden, perkembangan digitalisasi dan artificial intelligent juga diperkirakan akan mendominasi kehidupan perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

“Disrupsi ini harus dihadapi dengan strategi yang tepat. Pembangunan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan nonfisik terkait teknologi informasi harus ditingkatkan. Struktur penduduk muda akibat bonus demografi, kita manfaatkan secara maksimal.” tegas Presiden.

Transformasi ekonomi, kata Presiden, perlu dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif. Presiden pun mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor berteknologi tinggi dan ramah lingkungan.

“Perbaikan kualitas sumber daya manusia [SDM] menjadi faktor utama transformasi ekonomi. Pembangunan kualitas SDM yang sehat, produktif, dan inovatif juga menjamin inklusivitas serta keadilan terus dilakukan. Maka, upaya menghapus kemiskinan ekstrem, stunting, dan pembangunan daerah terpencil harus berhasil,” tandasnya.